Desak Ada Area Demo di Komplek DPR, Menteri HAM Tegaskan Jalankan Amanat Prabowo

MerahPutih.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan desakannya untuk menyediakan ruang demonstrasi bagi para pendemo di halaman gedung DPR merupakan perwujudan dari instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Pada 31 Agustus 2025 lalu, Presiden Prabowo menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia dijamin Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik serta Undang-Undang HAM ketika menyampaikan pernyataan terkait gelombang unjuk rasa yang berujung ricuh beberapa waktu lalu.

Bagi Pigai, pernyataan Presiden itu menunjukkan pemerintah konsisten dengan komitmen HAM internasional maupun nasional. Apalagi, lanjut dia, hak menyampaikan pendapat juga dijamin oleh Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Baca juga:

Menteri Pigai Tagih Janji Mangkrak 10 Tahun DPR Bangun Alun-Alun Demokrasi

Namun, Pigai mengatakan praktik demokrasi di Indonesia kerap menimbulkan gesekan, terutama karena lokasi unjuk rasa sering berada di jalan utama yang menyebabkan kemacetan dan potensi benturan.

Oleh karenanya, Pigai meyakini dengan menyediakan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR RI, negara bisa menjawab dilema tersebut.

"Hak masyarakat dijamin dan ketertiban umum tetap terjaga," kata Menteri HAM dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (19/5).

Baca juga:

Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil

Menteri Pigai menambahkan menjadikan halaman DPR sebagai ruang demonstrasi merupakan kesempatan kedua bagi jajaran legislatif untuk mewujudkan gagasan yang sudah lama tertunda.

"Gagasan semacam ruang demonstrasi ini juga sebenarnya sudah pernah diusulkan oleh DPR-RI dalam Rencana Strategis DPR 2015–2019 dengan menyebut pembangunan 'Alun-Alun Demokrasi'," tuturnya.

Rencana itu didesain untuk menampung lebih kurang 10.000 orang dengan fasilitas panggung orasi permanen, pengeras suara, jalur evakuasi, dan akses aman.

Baca juga:

Prabowo Tegaskan Demonstrasi Hak Warga yang Harus Dilindungi, tapi Harus Damai

Alun-Alun Demokrasi itu diusulkan dibangun di sisi kiri kompleks DPR, menempati area Taman Rusa, lapangan futsal, dan parkir. "Peresmian simbolis pernah dilakukan pada 21 Mei 2015, tetapi proyek ini tidak berlanjut," tandas Menteri HAM. (*)