Menteri ATR Pastikan Sertifikasi Tanah Tempat Ibadah Rampung 2024

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 25 Mei 2023
Menteri ATR Pastikan Sertifikasi Tanah Tempat Ibadah Rampung 2024

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menandatangani nota kesepahaman dengan PHDI di Badung, Bali, Kamis (25/5/2023). (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto memastikan permasalahan sertifikasi tanah tempat ibadah akan diselesaikan tahun 2024.

“Kementerian ATR/BPN berkomitmen masalah tanah tempat ibadah akan kita selesaikan sebelum akhir 2024, baik pura, klenteng, gereja, masjid tanpa terkecuali dan diskriminasi,” kata dia di Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Baca Juga:

Menteri ATR Deklarasikan Jakarta Pusat sebagai Kota Lengkap

Pada kesempatan itu, Kementerian ATR/BPN melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Parisadha Dharma Hindu Indonesia (PHDI) Pusat, di mana Hadi berjanji akan menyelesaikan sertifikasi tanah pura di Indonesia, termasuk daerah terpencil yang banyak diisi masyarakat yang bertransmigrasi.

“Oleh sebab itu saya perintahkan langsung kepada ATR/BPN di wilayah segera selesaikan, nota kesepahaman sudah ada, jangan pernah ditolak kalau ada masyarakat yang mengajukan untuk menyelesaikan sertifikat tempat ibadah,” perintahnya.

Menteri ATR/BPN menjelaskan untuk proses program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari pemerintah daerah membagi, ada yang berbayar 50 persen dan tidak sama sekali, dan untuk tempat ibadah termasuk tanpa biaya.

Selama ini, dirinya juga kerap memberikan sertifikat PTSL untuk pura, termasuk aset di dalamnya seperti sawah, kebun, dan tanah masyarakat adat.

Baca Juga:

Resmikan Solo Jadi Kota Lengkap, Menteri ATR Sebut Tidak Akan Ada Lagi Mafia Tanah

“Setiap daerah saya serahkan empat sampai enam sertifikat tanah, termasuk aset pura, yang di luar Bali baru Kalimantan Tengah saya serahkan karena di sana ada transmigran, selanjutnya saya ingin di Palu, Lampung tempat ibadah bisa selesai,” kata Hadi.

Mantan Panglima TNI itu bercerita bahwa saat ini pemetaan dapat dilakukan menggunakan drone atau pesawat nirawak, di mana dalam program gema patas dapat dideteksi patok-patok pembatas dan saat diketahui bahwa itu tempat ibadah maka bisa langsung diproses.

“Yang penting tanda batas sudah dipasang, karena banyak masalah seperti suratnya belum ada, padahal urusan itu bisa dikoordinasikan, tidak mungkin pura itu mau dijadikan sawah, pasti tetap tempat ibadah, sehingga disertifikatkan saja,” ujarnya. (*)

Baca Juga:

Diserang Hoaks, Istri Mantan Menteri ATR/BPN Bakal Menggugat

#Menteri ATR/BPN #Hadi Tjahjanto #Rumah Ibadah #Sertifikat Tanah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Siapkan Opsi Jemput Paksa, Benarkah Menteri Nusron Wahid Kabur ke Malaysia?
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid belum dicekal meski mangkir panggilan KPK. Benarkah ia hindari pemeriksaan dan pergi ke Malaysia? Simak fakta lengkapnya.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Siapkan Opsi Jemput Paksa, Benarkah Menteri Nusron Wahid Kabur ke Malaysia?
Indonesia
UU Reforma Agraria Disahkan, Nusron akan Bentuk Badan Khusus Penanganan Konflik
Nusron Wahid mengatakan pihaknya masih melakukan simulasi mengenai lembaga dan direktorat yang akan dilebur ke dalam badan baru tersebut. 

Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
UU Reforma Agraria Disahkan, Nusron akan Bentuk Badan Khusus Penanganan Konflik
Indonesia
KPK Sinyalir Banyak Pengembang dan Individu di Sektor Properti Harus Suap BPN
“Dugaannya praktik-praktik terkait dengan layanan pertanahan ini melibatkan banyak entitas swasta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/9).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
KPK Sinyalir Banyak Pengembang dan Individu di Sektor Properti Harus Suap BPN
Indonesia
2 Hari Menteri Nusron Wahid Absen Rapat DPR, Wamen ATR Pastikan Bosnya Tidak Sakit
Menteri ATR Nusron Wahid dua hari tak hadir rapat DPR usai OTT KPK seret anak buahnya. Wamen ATR pastikan Nusron tidak sakit. Cek detailnya di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
2 Hari Menteri Nusron Wahid Absen Rapat DPR, Wamen ATR Pastikan Bosnya Tidak Sakit
Indonesia
Kasus Suap HGB ATR/BPN: KPK Belum Panggil Nusron Wahid, Ini Penjelasannya
KPK belum memeriksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam kasus dugaan suap HGB. Pemanggilan Nusron bergantung pada kebutuhan penyidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 September 2026
Kasus Suap HGB ATR/BPN: KPK Belum Panggil Nusron Wahid, Ini Penjelasannya
Indonesia
KPK Beberkan Orang Kepercayaan Menteri Nusron Wahid Terima Rp 1,5 Miliar dari Bos Summarecon
KPK membeberkan aliran suap Rp1,5 miliar dari Presdir Summarecon ke Erwin, orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Simak kronologi lengkapnya!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
KPK Beberkan Orang Kepercayaan Menteri Nusron Wahid Terima Rp 1,5 Miliar dari Bos Summarecon
Indonesia
Tak Ingin Bebani Tempat Ibadah dengan Pajak, Walkot Solo Gratiskan PBB
Kebijakan tersebut berlaku bagi rumah ibadah yang mengalami peralihan hak untuk kepentingan keagamaan dan sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 11 September 2026
Tak Ingin Bebani Tempat Ibadah dengan Pajak, Walkot Solo Gratiskan PBB
Indonesia
Tanah Warisan Atau Hibah Orangtua Tetap Wajib Balik Nama, Ini Cara dan Biayanya!
Mengurus balik nama sertipikat tanah warisan atau hibah dari orang tua bukan hanya soal biaya, tapi soal kepastian hukum aset di masa depan.
Wisnu Cipto - Jumat, 04 September 2026
Tanah Warisan Atau Hibah Orangtua Tetap Wajib Balik Nama, Ini Cara dan Biayanya!
Bagikan