Menteri Agama Lukman Hakim Akui Terima Gratifikasi USD 30 Ribu

MerahPutih.Com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku pernah menerima uang sebesar USD 30 ribu dari Sultan Arab Saudi. Pemberian uang tersebut terkait kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional yang diselenggarakan Indonesia pada 2018.

Hal itu disampaikan Lukman saat bersaksi dalam sidang perkara suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) dengan terdakwa Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanudin dan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi.

"Itu dari keluarga Amirul Sulton (Sultan Arab Saudi), karena rutin keluarga raja adakan MTQ internasional di Indonesia," kata Lukman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).

Menag mengaku dia sebenarnya menolak pemberian uang tersebut. Namun Atase Agama Kedutaan Besar Arab Saudi Syekh Saad menyebut sebagai hadiah lantaran Pemerintah Arab Saudi merasa puas dengan penyelenggaraan MTQ Internasional.

"Dia merasa bahwa sangat puas dengan kegiatan MTQ Internasional yang diselenggarakan Indonesia. Kemudian tradisi Arab itu kalau sudah senang dengan sesuatu itu sering memberikan hadiah macam-macam," jelas Lukman.

Lukman menegaskan bahwa dirinya menyadari tidak boleh menerima hadiah semacam itu. Hal itu juga telah disampaikan kepada pemberi uang tersebut. Namun mereka tetap meminta agar dirinya menerima. Uang itu selanjutnya dia gunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial.

"Awalnya saya tidak terima, dia memaksa, saya terima. Ya sudah berikan saja untuk khoiriyah itu maksudnya untuk kegiatan-kegiatan kebaikan, bakti sosial, lembaga pendidikan, untuk rumah ibadah untuk aktivitas kebaikan," ungkap Lukman.

BACA JUGA: Jelang Bebas, Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin Kembali Jadi Tersangka KPK

Anies Optimistis Situasi Aman dan Tenang Saat Putusan Sengketa Pilpres di MK

Uang itu diterima Lukman dari Syekh Ibrahim, atase agama di ruang kerja menteri pada Desember 2018. Sebelumnya uang di dalam laci kerja Lukman disita penyidik KPK.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengaku sebagai penyelenggara negara memang tidak boleh menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Termasuk uang.

"Itu dia yang saya katakan bahwa saya mengatakan tidak berhak menerima ini. Saya tahulah sebagai penyelenggara negara tidak boleh menerima gratifikasi," tutupnya.(Pon)