Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Pendistribusian bantuan sosial (bansos) masih tak bisa dilepaskan dari kesalahan data penerima manfaat sehingga menyebabkan penyaluran bansos menjadi tidak tepat sasaran.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismahari mengakui proses pemeriksaan data penerima yang tak sesuai mengakibatkan pendistribusian bansos periode 2023 mengalami kemunduran.
Menurut Risma, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada beberapa data penerima bansos justru berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga, kata dia, temuan tersebut harus ditelusuri kebenarannya dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Baca juga:
Menkeu Jelaskan Anggaran Bansos Beras Bapanas 2024 Turun 30 Persen
“Kami butuh waktu, apa iya dia PNS betul atau bukan itu, jadi itu salah satu kenapa 2023 itu agak mundur, jadi temuan itu," kata Risma dalam sidang pekara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 (PHPU) Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4).
Contoh lainnya, lanjut mantan Wali Kota Surabaya ini, ada penerima bansos disebut bekerja sebagai komisaris perusahaan. Namun, setelah dicek ulang ternyata orang tersebut berprofesi sebagai cleaning service.
"Ada yang mohon maaf, dia masuk di datanya AHU, AHU itu di Kementerian KumHAM. Dia sebagai disitu ditulis, sebagai komisaris perusahaan A. Tapi ternyata setelah kita cek lapang, dia hanya cleaning service," tuturnya.
Baca juga:
Saksi Ahli Sebut Bansos dan Kunker Jokowi Tambah 26 Juta Lebih Suara Prabowo
"Akhirnya bisa kita klarifikasi dengan BPK, bahwa ini orang miskin. Kalau namanya dipakai di sini kan bukan salah orang ini kan pak, ternyata kita bisa tunjukkan dan Alhamdulillah 2023 kita clear soal itu," imbuhnya.
Masalah lain yang membuat penyaluran bansos terhambat, diungkapkan Risma, yaitu soal minimnya fasilitas penunjang seperti ATM dan pos di beberapa daerah. Misalnya, di penerima bansos Aceh ada yang harus menyeberang dengan biaya kapal yang lebih mahal untuk mencairkan bantuan di ATM terdekat.
“Mereka itu nyeberangnya yang diterima itu paling banyak Rp 450 ribu, nyeberangnya itu butuh Rp 600 ribu. Sehingga kemudian mereka tidak ambil, karena atau diambil di akhir tahun. Karena (tidak sesuai) nah iya begitu," ungkap Risma. (Pon)
Baca juga:
