Menpora Bocorkan Jadwal Proses Naturalisasi Sandy Walsh dan Jordy Amat di DPR
Sandy Walsh dan Jordi Amat bergabung dengan Timnas Indonesia di Bandung. (PSSI)
MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera memproses naturalisasi dua pemain keturunan yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Zainudin Amali mengatakan pembahasan mengenai hal tersebut bakal berlangsung awal September 2022.
Baca Juga
Nantinya, selain Menpora dan perwakilan PSSI, Jordi Amat dan Sandy Walsh harus hadir dalam rapat bersama Komisi X DPR-RI itu.
"Kami jadwalkan September, karena kita harus sesuaikan jadwal. Kemarin karena saya ada kegiatan, jadi baru kita rencanakan awal September ini," kata Menpora Amali di Jakarta, Jumat (26/8).
"Tanggalnya nanti kami lihat. Saya harus menyesuaikan dengan kegiatan kegiatan saya juga," sambung politisi Partai Golkar ini.
Ia optimistis proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat di DPR-RI tidak akan menemui kendala. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan rekomendasi terhadap kedua pemain tersebut untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
Baca Juga
"Sebenarnya persyaratan-persyaratan semua sudah oke, tapi memang di undang-undang, harus disetujui DPR, itu saja. Prosedurnya yang kita jalankan," terang Zainudin.
"Iya, presiden sudah kasih (rekomendasi) soal Sandy Walsh dan Jordi Amat," pungkas menteri asal Gorontalo tersebut.
PSSI memgharapkan Sandy Walsh dan Jordi Amat sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia menghadapi Curacao dalam FIFA Match Day periode September 2022.
Laga itu akan digelar pada 24 dan 27 September 2022 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dan Jakarta Internasional Stadium (JIS).
Dengan demikian, pemerintah bersama hanya punya waktu sekira tiga pekan untuk merampungkan proses naturalisasi ini di DPR. (*/Bolaskor)
Baca Juga
GBT Dikabarkan Batal Jadi Venue Piala Dunia U-20, Surabaya Show Off di Kualifikasi Piala Asia U-20
Bagikan
Berita Terkait
Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Diharap Perkuat Sinergi Moneter dan Fiskal di Bank Indonesia
28 Perusahaan Tambang Nakal Kena Denda Triliunan, DPR Minta Uangnya Langsung Balik ke Rakyat Terdampak
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
I Wayan Sudirta Gantikan TB Hasanuddin Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Gubernur BI Baru Jadi Sorotan, Legislator Minta Publik dan Pelaku Pasar Hentikan Spekulasi Jangka Pendek
DPR Serahkan Pergantian Wamenkeu Thomas Djiwandono kepada Presiden
Gantikan Adies Kadir, Sari Yuliati Ditetapkan Jadi Wakil Ketua DPR RI
Rapat Paripurna DPR Setujui Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan