Menpora Bocorkan Jadwal Proses Naturalisasi Sandy Walsh dan Jordy Amat di DPR

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 26 Agustus 2022
Menpora Bocorkan Jadwal Proses Naturalisasi Sandy Walsh dan Jordy Amat di DPR

Sandy Walsh dan Jordi Amat bergabung dengan Timnas Indonesia di Bandung. (PSSI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera memproses naturalisasi dua pemain keturunan yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Zainudin Amali mengatakan pembahasan mengenai hal tersebut bakal berlangsung awal September 2022.

Baca Juga

Evan Dimas Tegaskan Bukan Pemain Bintang di Arema FC

Nantinya, selain Menpora dan perwakilan PSSI, Jordi Amat dan Sandy Walsh harus hadir dalam rapat bersama Komisi X DPR-RI itu.

"Kami jadwalkan September, karena kita harus sesuaikan jadwal. Kemarin karena saya ada kegiatan, jadi baru kita rencanakan awal September ini," kata Menpora Amali di Jakarta, Jumat (26/8).

"Tanggalnya nanti kami lihat. Saya harus menyesuaikan dengan kegiatan kegiatan saya juga," sambung politisi Partai Golkar ini.

Ia optimistis proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat di DPR-RI tidak akan menemui kendala. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan rekomendasi terhadap kedua pemain tersebut untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Baca Juga

Jadwal Lengkap Pekan Ketujuh Liga 1 2022/2023

"Sebenarnya persyaratan-persyaratan semua sudah oke, tapi memang di undang-undang, harus disetujui DPR, itu saja. Prosedurnya yang kita jalankan," terang Zainudin.

"Iya, presiden sudah kasih (rekomendasi) soal Sandy Walsh dan Jordi Amat," pungkas menteri asal Gorontalo tersebut.

PSSI memgharapkan Sandy Walsh dan Jordi Amat sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia menghadapi Curacao dalam FIFA Match Day periode September 2022.

Laga itu akan digelar pada 24 dan 27 September 2022 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dan Jakarta Internasional Stadium (JIS).

Dengan demikian, pemerintah bersama hanya punya waktu sekira tiga pekan untuk merampungkan proses naturalisasi ini di DPR. (*/Bolaskor)

Baca Juga

GBT Dikabarkan Batal Jadi Venue Piala Dunia U-20, Surabaya Show Off di Kualifikasi Piala Asia U-20

#DPR RI #Komisi X DPR #Menteri Pemuda Dan Olahraga (Menpora) #Zainudin Amali
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
DPR resmi mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang. Ada beberapa poin perubahan yang disorot.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan bisa membubarkan DPR lewat dekrit. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Indonesia
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
DPR RI menggelar rapat bersama BI dan Pemerintah. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Bagikan