MenpanRB Minta BNPT Turun Langsung Berantas Radikalisme di Lingkup ASN

Merahputih.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara Tjahjo Kumolo.

Menurut Boy, sasalah radikalisme merupakan salah satu ancaman besar bagi negara ini yang dapat merusak keutuhan bangsa Indonesia diluar masalah narkoba, dan korupsi.

"Maraknya isu radikalisme utamanya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat pemerintah tak bisa tinggal diam. Tantangan ini tidak hanya menjadi tugas satu instansi pemerintahan saja, namun menjadi tugas seluruh Kementerian/Lembaga dan Masyarakat," jelas Boy di kantor BNPT, Sentul, Jawa Barat, Jumat (10/7).

Baca Juga

Pemerintah Diminta Tegas soal RUU HIP, Setuju atau Tidak?

Boy menjelaskan pentingnya mewaspadai akan meluasnya paham radikalisme di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat.

"Upaya menyebar pesan perdamaian dan cinta tanah air, BNPT terus melakukan berbagai program deradikalisasi dan kontra radikalisasi untuk mengikis rantai penyebaran radikalisme dengan menanamkan wawasan kebangsaan serta menggandeng tokoh agama, tokoh nasional, dan public figure," jelas Boy.

Boy menegaskan bahwa Ideologi Pancasila menjadi dasar yang harus dimiliki masyarakat dan seluruh pegawai kepemerintahan. BNPT ingin menyakinkan bangsa kalau ideologi Pancasila sangat penting.

"Hal ini harus dilakukan agar mereka mengetahui tujuan dari bangsa kita, ini upaya penguatan untuk mengikis radikalisme dengan wawasan kebangsaan dan pemahaman ideologi Pancasila, kita ingin ketidakpahaman ini semakin menyebar, terutama di kalangan anak-anak muda atau generasi milenial,” ungkap Boy.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memberikan arahan kepada segenap jajaran di BNPT untuk terus menjalankan program-program penanggulangan terorisme di tanah air.

Penguatan kelembagaan BNPT diharapkan bisa memerangi radikalisme. Dan diharapkan bisa besinergi dengan Kementerian/Lembaga lain dalam memonitoring Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar paham radikal.

“Yang pertama KemenpanRB sangat berharap ada penguatan kelembagaan di BNPT karena permasalahan yang di hadapi bangsa ini kedepan salah satunya yang berkaitan dengan radikalisme, dan juga berkaitan dengan narkoba, korupsi, dan bencana alam," ungkap Tjahjo.

Baca Juga

KPK Tegaskan Tidak Dilibatkan di Desain Awal Program Kartu Prakerja

Radikalisme, intoleransi sampai terorisme ini salah satu ancaman bangsa yang paling utama dan mendasar.

"Saya kira kami hadir disini juga meminta bantuan juga dalam urusan seleksi CPNS, Eselon I, II, kami juga meminta dukungan data, minimal pengecekan. Kita ingin negara kita kedepan harus clear lah masalah-masalah ini,” tutur Tjahjo. (Knu)