Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa kerja United Nations Security Council (DK PBB) dan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) harus saling memperkuat dalam upaya mewujudkan perdamaian di Palestina.
Hal tersebut disampaikan Sugiono dalam pertemuan perdana negara-negara anggota Board of Peace di New York City, Amerika Serikat, Kamis (19/2) waktu setempat.
Sugiono menjelaskan, DK PBB dan Board of Peace memiliki mandat serta jalur berbeda dalam mendorong perdamaian di Gaza. Namun, ia menegaskan keduanya tidak boleh berjalan berlawanan arah karena justru akan melemahkan upaya penyelesaian konflik.
“Pendekatan Board of Peace yang tidak sejalan dengan PBB justru akan melemahkan kredibilitas dan pengaruh dari dewan itu sendiri,” tegas Sugiono.
Ia menambahkan, pembentukan Board of Peace merupakan mandat dari Resolusi 2803 DK PBB. Resolusi tersebut menitikberatkan pada rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik di Gaza, termasuk pembentukan Board of Peace dan pasukan International Stabilization Force (ISF).
Baca juga:
Prabowo Hadiri KTT Dewan Perdamaian di Washington, DPR: Tekan Israel Hentikan Serangan ke Gaza
Karena itu, Sugiono memastikan keanggotaan Indonesia di Board of Peace akan tetap berlandaskan prinsip-prinsip PBB.
“Keterlibatan kami akan tetap konsisten dengan Piagam PBB serta prinsip-prinsip multilateralisme,” ujarnya.
Sugiono juga menyampaikan bahwa Indonesia bersama delapan negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya di Board of Peace berkomitmen menjaga integritas kerangka kerja perdamaian yang telah disepakati.
“Semoga Board of Peace bertindak sesuai prinsip persatuan dan penyelesaian konflik, bukan sekadar mengelola krisis yang tengah berlangsung, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak dan keadilan bagi masyarakat Palestina,” imbuhnya.
Baca juga:
Presiden Prabowo Sebut Pertemuan Perdana Board of Peace untuk Upayakan Perdamaian di Gaza
Pada Kamis (19/2) waktu setempat, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan kepala negara anggota Board of Peace di Washington, D.C., Amerika Serikat.
Pertemuan ini merupakan yang pertama sejak piagam pembentukan organisasi tersebut ditandatangani pada 22 Januari lalu.
Sebagai anggota Board of Peace, Indonesia berkomitmen mendorong penyelesaian konflik Palestina secara adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Posisi Indonesia sebagai Presidensi Dewan HAM PBB tahun 2026 semakin menegaskan komitmen tersebut, sekaligus memastikan keterlibatan yang imparsial dan berlandaskan hukum internasional.
Momentum ini membuka ruang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih sentral dalam mendorong penyelesaian permanen konflik Israel–Palestina. (Asp)
