Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - MENTERI Luar Negeri (Menlu) RI Arrmanatha Nasir menegaskan masyarakat Indonesia menjadi korban pertama kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama warga yang tinggal di wilayah Sumatra dan Kalimantan yang terdampak kabut asap.
“Izinkan saya menegaskan hal ini. Korban pertama dari kebakaran ini yakni rakyat Indonesia sendiri,” kata Arrmanatha dalam pernyataan pers bersama Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (27/10).
Arrmanatha, yang akrab disapa Tata, mengatakan kelompok masyarakat yang paling awal merasakan dampak kebakaran antara lain petani, anak-anak, dan keluarga yang tinggal di wilayah terdampak.
“Merekalah para petani kami, anak-anak kami, dan keluarga kami di Sumatra dan Kalimantan yang harus menghirup asap terlebih dahulu,” ujarnya.
Menurut Tata, pemerintah Indonesia memahami kekhawatiran negara-negara tetangga terhadap dampak kabut asap lintas batas. Namun, ia menekankan penanganan karhutla merupakan kebutuhan mendesak untuk melindungi masyarakat di dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, telah menjadikan penanganan karhutla sebagai prioritas utama nasional.
Baca juga:
Indonesia Masih Belum Terima Bantuan Singapura Buat Padamkan Karhutla
Presiden juga menginstruksikan penguatan koordinasi dan pengerahan seluruh sumber daya nasional untuk memadamkan api. Pemerintah, lanjut Tata, menggunakan berbagai metode untuk mengatasi kebakaran, mulai dari operasi pengeboman air (water bombing), penggunaan es kering, hingga modifikasi cuaca.
“Kami akan terus menggunakan seluruh teknologi yang tersedia untuk memadamkan api. Namun, sekali lagi, faktor alam sangat menentukan keberhasilan kami,” katanya.
Tata menyebut fenomena El Nino yang parah menjadi salah satu tantangan dalam upaya pemadaman kebakaran. Ia menegaskan pemerintah akan terus meningkatkan penanganan karhutla untuk melindungi masyarakat Indonesia sekaligus mengurangi dampak asap terhadap negara-negara tetangga.(knu)
Baca juga:
Dana Karhutla Bisa untuk Pengobatan ISPA hingga Pemulihan Gambut, ini Aturan Mendagri
