Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly akhirnya menanggapi larangan eks koruptor mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2019 mendatang.
Menurut Yasonna, aturan yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota itu tak bisa berlaku meski telah diteken Ketua KPU Arief Budiman. Aturan itu juga tak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
"Kalau dengan Undang-Undang (Pemilu) tidak bisa (berlaku). Yapi kami lihat dulu, saya belum lihat ya," kata Yasonna usai diperiksa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/7).
Meski begitu, Yassona mengaku belum melihat secara utuh PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota itu. Politikus PDIP itu mengatakan mempelajari aturan yang diterapkan untuk Pemilu 2019. "Aku belum lihat, aku belum lihat, nanti aku lihat dulu, kita lihat dulu suratnya," imbuh dia.
Ketua KPU Arief Budiman resmi meneken larangan eks koruptor 'nyaleg' dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kemarin Minggu (1/7).
Arief mengatakan pihaknya sudah merasa cukup mengkaji aturan tersebut. Sehingga kini aturan tersebut perlu dipublikasikan kepada publik. Setelah ini, PKPU tersebut akan dikirimkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan sebagai aturan yang berlaku.
Meskipun demikian, kata Arief, bukan berarti aturan tersebut tak bisa diubah. Bagi pihak-pihak yang mempersoalkan peraturan ini bisa melakukan upaya-upaya hukum, seperti mengajukan gugatan atau uji materi ke Mahkamah Agung (MA).
"Jadi sebetulnya, apa yang dilakukan sekarang, bukan menjadi mati dan tidak bergerak, tidak. Ruang itu masih ada melalui MA bisa, melalui KPU melakukan revisi bisa, jadi masih ada ruang. Tapi sampai hari ini, kami memandang PKPU itu sudah cukup," jelas Arief. (Pon)
