Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - INDONESIA akan menghadapi kontestasi politik pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada 27 November 2024. Intelijen memperkirakan potensi konflik sosial pada pilkada tahun ini cenderung meninggi.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto meminta intelijen membantu TNI-Polri dalam mengamankan pilkada nanti. Hal itu guna mengantisipasi adanya gangguan ketertiban dan hal-hal lain yang tidak diinginkan.
"Pilkada 2024 dilaksanakan serentak, back-up pengamanan oleh TNI/Polri akan berkurang. Oleh karena itu, perkiraan intelijen harus tajam dan akurat untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang akan terjadi dan berimplikasi kontingensi," kata Hadi saat Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Intelijen TA 2024 dengan tema Intelijen keamanan Polri yang presisi siap mengamankan penyelenggaraan pilkada dan agenda Nasional 2024 guna mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jakarta, Selasa (28/5).
Hadi menekankan kepada aparat intelijen keamanan untuk terus melaksanakan perencanaan, latihan, pengumpulan bahan keterangan, dan penggalangan dengan hati-hati dan cermat. Ia berharap intelijen keamanan Polri harus bisa menjadi tenaga terdepan dalam mengamankan pilkada sebagai fungsi preventif.
"Intelijen harus dapat mengelola potensi-potensi gangguan kamtibmas dan mereduksi potensi tersebut untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat demi terciptanya pelaksanaan pilkada yang aman, lancar, dan damai," ucapnya.
Baca juga:
NasDem Belum Tentu Usung Bobby Nasution pada Pilkada Sumut 2024
Mantan Panglima TNI ini mengingatkan adanya tantangan yang akan dihadapi nantinya seperti ada empat provinsi yang baru akan melaksanakan pilkada untuk pertama kalinya, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
"Politik identitas dan uang, provokasi melalui media sosial, hate speech, dan beredarnya berita bohong merupakan tantangan lainnya yang akan kita hadapi menjelang Pilkada nanti," ungkap Menko Polhukam.
Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi secara matang dan baik pada dua tahapan krusial pilkada, yaitu tahapan persiapan dan pelaksanaan.
"Tahapan persiapan itu pada saat pembentukan PPK, PPS, KPPS, Panwas, dan penyusunan daftar pemilih. Tahapan pelaksanaan, yaitu penetapan paslon, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi, dan penetapan calon terpilih," tutupnya.(Asp)
Baca juga:
