Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kasus penggunaan visa non haji tengah menjadi sorotan masyarakat. Sebanyak 34 dari 37 Warga Negara Indonesia (WNI) ditangkap aparat keamanan Arab Saudi karena kedapatan menggunakan visa non haji dabn dipulangkan ke tanah air, sementara tiga orang lainnya akan diproses secara hukum.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta dukungan anggota dewan untuk mengatasi persoalan jemaah calon haji ilegal.
"Baru-baru ini masih terdapat jemaah calon haji yang mengalami masalah izin haji di Arab Saudi. Untuk itu, kami meminta dukungan anggota dewan agar turut memperhatikan upaya yang tengah dikoordinasikan oleh Kemenko PMK untuk mengatasi haji ilegal," ujar Muhadjir dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (6/6).
Ia mengemukakan, hal tersebut dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI guna membahas rencana kerja dan anggaran Kemenko PMK dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025 di ruang sidang badan anggaran DPR RI, Jakarta.
Baca juga:
Kemenag akan Beri Sanksi untuk Travel yang Berangkatkan Calon Jemaah Haji Ilegal
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyatakan pihaknya mendukung penindakan tegas yang berupa deportasi dari Pemerintah Arab Saudi terhadap WNI yang berniat melakukan ibadah haji menggunakan visa non-haji.
"Kami mendukung kebijakan tersebut karena haji hanya bisa diikuti oleh WNI yang memiliki visa haji resmi, baik itu visa regular, haji khusus, maupun visa Furoda," katanya. (*)
