Andika Pratama
MerahPutih.com - Perekonomian global saat ini tengah mengalami perlambatan dan diproyeksikan akan tumbuh sebesar 3,2 persen pada 2022 dan 2,7 persen pada 2023.
Kecenderungan ini juga diperlihatkan Purchasing Managers’ Index Indonesia yang kembali melambat, meski masih dalam zona ekspansi yakni sebesar 50,3 pada bulan November, di mana bulan sebelumnya berada pada angka 51,8.
Baca Juga
Di sisi lain, tingkat inflasi pasca kenaikan BBM bulan September lalu telah memperlihatkan penurunan dan menyentuh 5,42 persen (yoy) pada bulan November.
Sementara itu, keberlanjutan momentum pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,72 persen pada triwulan III-2022 juga terus di jaga Pemerintah, termasuk dengan mengakselerasi transformasi ekonomi digital.
"Jadi, ini digitalisasi menjadi sangat penting, dan kami mohon kepada daerah untuk terus mendorong digitalisasi karena diperkirakan ini menjadi program Indonesia berikutnya sesudah G20 di Indonesia," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas P2DD dalam Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2022 di Jakarta, Selasa (6/12).
Urgensi transformasi ekonomi berbasis digital juga tercermin dari isu prioritas yang diusung dalam Presidensi G20 Indonesia. Bahkan dalam Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia menjadikan Digital Ekonomi Framework Agreement sebagai salah satu target yang ingin dicapai.
Dalam skema Digital Ekonomi Framework Agreement, Indonesia juga telah menyiapkan QRIS yang interoperable antar negara-negara ASEAN. Dengan penggunaan QRIS secara regional, kebutuhan terhadap dollar diharapkan akan menurun dan sekaligus memperkuat cadangan devisa nasional.
Baca Juga
Airlangga juga mendorong Satgas P2DD dan Tim P2DD untuk memperkuat koordinasi di pusat dan daerah guna mendorong digitalisasi, khususnya percepatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (Pemda). Sesuai hasil sejumlah kajian, Pemda yang menggunakan elektronifikasi transaksi mengalami kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 11,1 persen per tahun.
"Kami juga mengapresiasi P2DD bersama timnya sudah on track mencapai target di tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 P2DD menargetkan 65% Pemda masuk dalam kategori digital. Dengan ini saya tentu mengharap dukungan gubernur, bupati, dan walikota dan TP2DD ini menjadi besar dan menjadi penting," ujar Airlangga.
Dengan tingkat partisipasi mencapai 479 Pemda (88,38 persen) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebanyak 27 Bank (100 persen), dalam Rakornas tersebut juga diberikan penghargaan kepada TP2DD di tingkat provinsi, kota dan kabupaten untuk wilayah Sumatera, Jawa-Bali, dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta BPD terbaik. (Asp)
Baca Juga
Airlangga Usul Menteri APEC Fokus Sinergi Kesehatan dan Konektivitas Digital
