Airlangga Usul Menteri APEC Fokus Sinergi Kesehatan dan Konektivitas Digital

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 18 November 2022
Airlangga Usul Menteri APEC Fokus Sinergi Kesehatan dan Konektivitas Digital

Mengawali kunjungan kerja ke Thailand, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin Delegasi Indonesia dalam sesi Working Lunch pada Pertemuan Tingkat Menteri APEC. (Foto: Kemen

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mengawali kunjungan kerja ke Thailand, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin Delegasi Indonesia dalam sesi Working Lunch pada Pertemuan Tingkat Menteri APEC.

Airlangga menyampaikan pentingnya global solidarity yang telah terbukti ketika pandemi COVID-19 melanda dunia.

Baca Juga:

Agenda Jokowi di KTT APEC Thailand

"Pandemi covid-19 menunjukkan kepada kita bahwa global solidarity bukan hanya jargon. Tidak ada yang benar-benar aman, sampai seluruh dunia aman," ungkap Airlangga.

Ketum Partai Golkar ini menekankan pentingnya menghubungkan kembali semua ekonomi APEC sebagai kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Ia juga mengusulkan dua fokus kebijakan yakni sinergi sistem kesehatan dan konektivitas digital.

"Akses untuk mendapatkan vaksin dan transparansi dalam kebijakan kesehatan merupakan hal yang fundamental untuk pembukaan akses perjalanan yang aman dan menghubungkan kembali kawasan APEC. Perbedaan jenis vaksin antar ekonomi tidak perlu menjadi penghambat untuk pelaku perjalanan dalam kawasan APEC," tegas Airlangga.

Baca Juga:

Presiden Jokowi Tiba di Thailand untuk Hadiri KTT APEC

Lebih lanjut, Airlangga mendorong interoperability sertifikat vaksinasi di antara Ekonomi APEC. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengakui dan menerima berbagai macam jenis vaksin. Indonesia telah mempeloporinya dengan mengakui 98 jenis vaksin berbeda dari ekonomi APEC dan terus melakukan asesmen untuk pengakuan lebih banyak jenis vaksin COVID-19.

Airlangga juga menggarisbawahi peran penting dari konektivitas digital yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, Indonesia telah membangun interoperability aplikasi pelacakan COVID-19 PeduliLindungi dengan aplikasi pelacakan lainnya seperti TraceTogether (Singapura), Tawakkalna (Saudi Arabia), dan European Union DCC (Uni Eropa).

Namun demikian, Airlangga melihat bahwa masih terdapat tantangan untuk mewujudkan konektivitas digital, salah satunya digital divide yang terjadi baik di dalam maupun antar ekonomi APEC.

"APEC perlu mempromosikan interkonektivitas kawasan yang lebih luas. APEC dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan. Public Private Partnership dapat kita dorong untuk pengembangan infrastruktur digital dan sumber daya manusia," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Jokowi Hadiri KTT APEC di Thailand

#Airlangga Hartarto #APEC #Menko Perekonomian
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Airlangga menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah reaktif setiap hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 April 2026
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Indonesia
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Kebijakan WFH ini sebagai langkah adaptif dan preventif dalam menghadapi dinamika global.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Indonesia
Pemerintah Belum Bahas Rencana Pemotongan Gaji Menteri Buat Efisiensi Anggaran
Airlangga meminta wartawan untuk menanyakan kepada pihak yang pertama kali mengemukakannya wacana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 April 2026
Pemerintah Belum Bahas Rencana Pemotongan Gaji Menteri Buat Efisiensi Anggaran
Berita Foto
Airlangga Hartarto: Pembatasan BBM Subsidi 50 Liter Berlaku hingga Akhir Mei 2026
Suasana kemacetan lalu-lintas saat jam pulang kerja di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 07 April 2026
Airlangga Hartarto: Pembatasan BBM Subsidi 50 Liter Berlaku hingga Akhir Mei 2026
Bagikan