Airlangga Usul Menteri APEC Fokus Sinergi Kesehatan dan Konektivitas Digital

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 18 November 2022
Airlangga Usul Menteri APEC Fokus Sinergi Kesehatan dan Konektivitas Digital

Mengawali kunjungan kerja ke Thailand, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin Delegasi Indonesia dalam sesi Working Lunch pada Pertemuan Tingkat Menteri APEC. (Foto: Kemen

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mengawali kunjungan kerja ke Thailand, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin Delegasi Indonesia dalam sesi Working Lunch pada Pertemuan Tingkat Menteri APEC.

Airlangga menyampaikan pentingnya global solidarity yang telah terbukti ketika pandemi COVID-19 melanda dunia.

Baca Juga:

Agenda Jokowi di KTT APEC Thailand

"Pandemi covid-19 menunjukkan kepada kita bahwa global solidarity bukan hanya jargon. Tidak ada yang benar-benar aman, sampai seluruh dunia aman," ungkap Airlangga.

Ketum Partai Golkar ini menekankan pentingnya menghubungkan kembali semua ekonomi APEC sebagai kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Ia juga mengusulkan dua fokus kebijakan yakni sinergi sistem kesehatan dan konektivitas digital.

"Akses untuk mendapatkan vaksin dan transparansi dalam kebijakan kesehatan merupakan hal yang fundamental untuk pembukaan akses perjalanan yang aman dan menghubungkan kembali kawasan APEC. Perbedaan jenis vaksin antar ekonomi tidak perlu menjadi penghambat untuk pelaku perjalanan dalam kawasan APEC," tegas Airlangga.

Baca Juga:

Presiden Jokowi Tiba di Thailand untuk Hadiri KTT APEC

Lebih lanjut, Airlangga mendorong interoperability sertifikat vaksinasi di antara Ekonomi APEC. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengakui dan menerima berbagai macam jenis vaksin. Indonesia telah mempeloporinya dengan mengakui 98 jenis vaksin berbeda dari ekonomi APEC dan terus melakukan asesmen untuk pengakuan lebih banyak jenis vaksin COVID-19.

Airlangga juga menggarisbawahi peran penting dari konektivitas digital yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, Indonesia telah membangun interoperability aplikasi pelacakan COVID-19 PeduliLindungi dengan aplikasi pelacakan lainnya seperti TraceTogether (Singapura), Tawakkalna (Saudi Arabia), dan European Union DCC (Uni Eropa).

Namun demikian, Airlangga melihat bahwa masih terdapat tantangan untuk mewujudkan konektivitas digital, salah satunya digital divide yang terjadi baik di dalam maupun antar ekonomi APEC.

"APEC perlu mempromosikan interkonektivitas kawasan yang lebih luas. APEC dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan. Public Private Partnership dapat kita dorong untuk pengembangan infrastruktur digital dan sumber daya manusia," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Jokowi Hadiri KTT APEC di Thailand

#Airlangga Hartarto #APEC #Menko Perekonomian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Program ini juga dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Indonesia
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Pemetaan wilayah rawan dan penguatan early warning system terus didorong agar potensi gangguan produksi dapat diidentifikasi dan dimitigasi lebih dini.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan early warning system, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Indonesia
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik hingga akhir 2026.
Yusuf Abdillah - Rabu, 23 September 2026
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Bagikan