Menkeu Lantik Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai dan Bimo Wijayanto untuk Posisi Dirjen Pajak

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 23 Mei 2025
Menkeu Lantik Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai dan Bimo Wijayanto untuk Posisi Dirjen Pajak

Sejumlah pejabat Dirjen baru dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Dok Kemenkeu)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik pejabat eselon I, termasuk 11 Dirjen dan 1 Kepala Badan pada Kementerian Keuangan, Jumat (23/5).

Dari 12 orang pejabat eselon I Kemenkeu, ada sembilan posisi Direktorat Jenderal (Dirjen) baru yang ditetapkan Sri Mulyani. Adapun, tiga posisi Dirjen akan diisi oleh orang baru.

Ketiga orang ini bukan berasal dari pejabat karier di Kemenkeu. Mereka adalah Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak, Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai, dan Masyita Cristalline sebagai Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Sementara itu, Suryo Utomo yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Pajak kini ditempatkan sebagai Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan yang sebelumnya menjadi Dirjen Bea Cukai, kini menjabat sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan.

Baca juga:

Jenjang Karier Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak Baru yang Miliki Harta hingga Miliaran Rupiah

Adapun 22 pejabat eselon I Kemenkeu yang dilantik pada hari ini sebagai berikut:

Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto

Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama

Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Crystallin

Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo

Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu

Dirjen Anggaran: Luky Alfirman

Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani

Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto

Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban

Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi

Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto

Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak: Yon Arsal

Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti

Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo

Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak: Mochamad Agus Rofiudin

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara: Sudarto

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono

Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono

Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan Rina Widiyani Wahyuningdyah

Sri Mulyani yakin mereka dapat bekerja dengan baik.

“Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa bersama kita", kata Sri Mulyani dalam pembukaannya saat melantik, di Kantornya, Jumat (23/5). (Knu)

#Kementerian Keuangan #Direktorat Jenderal Pajak #Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai #Sri Mulyani Indrawati
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno
Langkah Bank Indonesia (BI)- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan burden sharing dengan membeli surat berharga negara (SBN) mendapatkan sorotan tajam
Frengky Aruan - Sabtu, 06 September 2025
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno
Indonesia
Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Juga Digeruduk Massa, Barang-Barang Dijarah
Barang-barang yang dibawa beragam, mulai dari televisi layar lebar, meja dan kursi, hingga berbagai perabotan lainnya.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Juga Digeruduk Massa, Barang-Barang Dijarah
Indonesia
Viral Sri Mulyani Bilang Guru Beban Negara, Kemenkeu Berdalih Itu Video Deepfake Hasil Editan
Video pernyataan Menkeu itu merupakan hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato Sri Mulyani dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus lalu.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Viral Sri Mulyani Bilang Guru Beban Negara, Kemenkeu Berdalih Itu Video Deepfake Hasil Editan
Indonesia
Akui Target Penerimaan Pajak RAPBN 2026 Rp 2.357 T Ambisius, Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru
Menkeu Sri Mulyani memastikan tak ada rencana pengenaan jenis pajak baru untuk mengejar target APBN 2026.
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
Akui Target Penerimaan Pajak RAPBN 2026 Rp 2.357 T Ambisius, Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru
Indonesia
Anggaran Pendidikan 20% APBN Harusnya Cukup, DPR Ingatkan Sri Mulyani Jangan Bebani Rakyat dengan Gaji Guru
Guru di Jerman bisa memperoleh penghasilan hingga sekitar Rp 1 miliar per tahun
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Anggaran Pendidikan 20% APBN Harusnya Cukup, DPR Ingatkan Sri Mulyani Jangan Bebani Rakyat dengan Gaji Guru
Indonesia
Amplop Kondangan Pernikahan Diisukan akan Dipungut Pajak, DJP: Tak Berlaku jika untuk Pemberian Pribadi
Direktorat Jenderal Pajak buka suara terkait kabar amplop kondangan akan dikenakan pajak.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 25 Juli 2025
Amplop Kondangan Pernikahan Diisukan akan Dipungut Pajak, DJP: Tak Berlaku jika untuk Pemberian Pribadi
Indonesia
Aturan Pajak untuk Pedagang E-Commerce Berpenghasilan Rp 500 Juta ke Atas Berlaku Mulai 14 Juli 2025
Kementerian Keuangan akan menugaskan pemungutan pajak penghasilan kepada penyelenggara e-commerce.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 Juli 2025
Aturan Pajak untuk Pedagang E-Commerce Berpenghasilan Rp 500 Juta ke Atas Berlaku Mulai 14 Juli 2025
Indonesia
Ditjen Pajak Sebut Uang ‘Setoran’ 10% Olahraga Padel Masuk ke Kas Daerah
Penyewa lapangan padel dikenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 Juli 2025
Ditjen Pajak Sebut Uang ‘Setoran’ 10% Olahraga Padel Masuk ke Kas Daerah
Indonesia
Pedagang E-Commerce Dipungut Pajak, DJP Berdalih demi Alasan Keadilan dengan Penjual Offline
DJP: ketentuan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital dan menutup celah shadow economy.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pedagang E-Commerce Dipungut Pajak, DJP Berdalih demi Alasan Keadilan dengan Penjual Offline
Indonesia
Menkeu dan Menhan Kunjungi Wilayah Rawan KKB di Papua Pakai Rompi Anti Peluru, Cek Perlengkapan Tempur Pasukan
“Kunjungan ini agar Kemenkeu tahu langsung kendala di lapangan yang dihadapi prajurit TNI di Papua,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen Frega Ferdinand Wenas
Frengky Aruan - Sabtu, 07 Juni 2025
Menkeu dan Menhan Kunjungi Wilayah Rawan KKB di Papua Pakai Rompi Anti Peluru, Cek Perlengkapan Tempur Pasukan
Bagikan