Menkeu Lantik Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai dan Bimo Wijayanto untuk Posisi Dirjen Pajak

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 23 Mei 2025
Menkeu Lantik Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai dan Bimo Wijayanto untuk Posisi Dirjen Pajak

Sejumlah pejabat Dirjen baru dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Dok Kemenkeu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik pejabat eselon I, termasuk 11 Dirjen dan 1 Kepala Badan pada Kementerian Keuangan, Jumat (23/5).

Dari 12 orang pejabat eselon I Kemenkeu, ada sembilan posisi Direktorat Jenderal (Dirjen) baru yang ditetapkan Sri Mulyani. Adapun, tiga posisi Dirjen akan diisi oleh orang baru.

Ketiga orang ini bukan berasal dari pejabat karier di Kemenkeu. Mereka adalah Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak, Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai, dan Masyita Cristalline sebagai Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Sementara itu, Suryo Utomo yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Pajak kini ditempatkan sebagai Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan yang sebelumnya menjadi Dirjen Bea Cukai, kini menjabat sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan.

Baca juga:

Jenjang Karier Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak Baru yang Miliki Harta hingga Miliaran Rupiah

Adapun 22 pejabat eselon I Kemenkeu yang dilantik pada hari ini sebagai berikut:

Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto

Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama

Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Crystallin

Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo

Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu

Dirjen Anggaran: Luky Alfirman

Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani

Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto

Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban

Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi

Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto

Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak: Yon Arsal

Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti

Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo

Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak: Mochamad Agus Rofiudin

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara: Sudarto

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono

Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono

Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan Rina Widiyani Wahyuningdyah

Sri Mulyani yakin mereka dapat bekerja dengan baik.

“Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa bersama kita", kata Sri Mulyani dalam pembukaannya saat melantik, di Kantornya, Jumat (23/5). (Knu)

#Kementerian Keuangan #Direktorat Jenderal Pajak #Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai #Sri Mulyani Indrawati
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bea dan Cukai Solo Musnahkan 12 Juta Rokok dan Alkohol Ilegal, Rugikan Negara Rp 12 Miliar
Pemusnahan barang menjadi milik negara (BMMN) merupakan hasil tegahan yang dilakukan pada periode 2024 sampai dengan 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Bea dan Cukai Solo Musnahkan 12 Juta Rokok dan Alkohol Ilegal, Rugikan Negara Rp 12 Miliar
Indonesia
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Pemda harus menyesuaikan pendekatan perencanaan daerah melalui dua strategi utama, yakni perubahan perilaku belanja agar lebih efisien dan terukur, serta eksplorasi sumber fiskal baru.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Purbaya Yudhi Sadewa Kena Marah Sri Mulyani Gara-Gara Banyak Penggemar
Purbaya diminta untuk menjaga Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen penting negara
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Purbaya Yudhi Sadewa Kena Marah Sri Mulyani Gara-Gara Banyak Penggemar
Indonesia
Baru 2 Hari Dibuka, Hotline 'Lapor Pak Purbaya' Sudah Terima 15.933 Aduan
Hotline Lapor Pak Purbaya kini sudah menerima 15.933 aduan. Layanan tersebut baru dua hari dibuka oleh Kementerian Keuangan RI.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
Baru 2 Hari Dibuka, Hotline 'Lapor Pak Purbaya' Sudah Terima 15.933 Aduan
Indonesia
WA 'Lapor Pak Purbaya' Meledak! Curhat Wiraswasta Lihat Oknum Bea Cukai Bisnis di Kedai Kopi Berbaju Dinas
Purbaya memastikan bahwa semua laporan yang dibacakan akan segera ditindaklanjuti
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
WA 'Lapor Pak Purbaya' Meledak! Curhat Wiraswasta Lihat Oknum Bea Cukai Bisnis di Kedai Kopi Berbaju Dinas
Indonesia
26 Pegawai DJP Dipecat, DPR Tegaskan Pajak Bukan untuk Memperkaya Penjahat
Kalau dikelola dengan sungguh-sungguh, dana pajak bisa menjadi motor utama kemajuan bangsa
Angga Yudha Pratama - Senin, 13 Oktober 2025
26 Pegawai DJP Dipecat, DPR Tegaskan Pajak Bukan untuk Memperkaya Penjahat
Berita
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak akan dibayar menggunakan APBN. Ia menilai Danantara memiliki kemampuan finansial untuk menanganinya.
ImanK - Senin, 13 Oktober 2025
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN
Indonesia
Menkeu Purbaya Pecat 26 Pegawai 'Nakal' DJP, Komisi XI DPR: Langkah Ini Bisa Pulihkan Kepercayaan Publik
Anggota Komisi XI DPR RI sebut Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Pecat 26 Pegawai 'Nakal' DJP, Komisi XI DPR: Langkah Ini Bisa Pulihkan Kepercayaan Publik
Indonesia
Kepala Daerah Protes ke Menkeu Purbaya usai TKD Dipotong, DPR: Langkah Keliru dan Tidak Tepat
Sejumlah gubernur di Indonesia mendatangi kantor Kementerian Keuangan. Hal itu terkait pemangkasan TKD dalam rancangan APBN 2026.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Kepala Daerah Protes ke Menkeu Purbaya usai TKD Dipotong, DPR: Langkah Keliru dan Tidak Tepat
Indonesia
Anggito Abimanyu Terpilih Jadi Ketua Dewan Komisioner LPS 2025-2030, Gantikan Menkeu Purbaya
Anggito Abimanyu terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Ia menggantikan Menkeu Purbaya.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Anggito Abimanyu Terpilih Jadi Ketua Dewan Komisioner LPS 2025-2030, Gantikan Menkeu Purbaya
Bagikan