Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kementerian Keuangan mencatat banyak terjadi kesalahan penggunaan anggaran belanja yang tidak sinkron antara kementerian/lembaga (K/L) dengan pemerintah daerah. Kondisi ini membuat, kinerja tidak bisa optimal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkankan, kondisi tersebut perlu sinkronisasi. Bahkan, kondisi ini, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan banyak K/L menghasilkan barang yang diserahkan kepada masyarakat atau Pemda tetapi akhirnya pemda menolak.
Bahkan, alasan pemda tidak mau menerima karena barang atau infrastruktur tersebut, karena program pemerintah pusat sehingga mereka beranggapan tidak memiliki kewajiban untuk memelihara serta mereka tidak meminta infrastruktur tersebut sejak awal.
Baca Juga:
Bawaslu Yogyakarta Awasi Ketat Protokol New Normal Pada Pilkada 2020
“Jadi ini sering muncul kementerian membangun suatu infrastruktur saat sudah jadi mau diserahkan kepada pemda ternyata pemda bilang tidak butuh infrastruktur itu. Itu kan program pusat,” katanya.
BPK, lanjut ia, turut menemukan permasalahan lain terkait belanja-belanja kepada masyarakat dan pemda yang tidak sesuai karena tidak adanya sinkronisasi antara pusat dan daerah.
“Belanja-belanja kepada masyarakat dan pemda yang ternyata tidak sesuai entah apakah dalam hal ini tidak terlalu sinkron dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemda,” katanya seperti dilansir kantor berita Antara.
Dengan kondisi tersebt, kata Sri Mulyani perlu adanya reformasi sistem penganggaran agar mampu memperjelas hubungan antara program, kegiatan, output, dan outcome.
Baca Juga:
Mahfud Perintahkan Aparat Hukum Tidak Gantung Kasus
