Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pandemi COVID-19 mau tak mau harus mensyaratkan perubahan perilaku masyarakat.
Berbicara dalam pelatihan asisten tenaga kesehatan (Nakes) yang digelar DPP PDI Perjuangan (PDIP), Senin (2/8), Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pandemi sudah dihadapi manusia sejak ratusan yang lalu.
Dan dari pengalaman yang ada, pandemi tidak mungkin selesai dalam waktu satu tahun. Bahkan pandemi polio, malaria, HIV, baru bisa selesai setelah puluhan hingga ratusan tahun.
Baca Juga:
Satu yang pasti, setiap pandemi harus diikuti oleh perubahan perilaku manusia. Pandemi Black Death menghasilkan perubahan perilaku manusia yang wajib memastikan selalu bersih, memakai sabun, dan lain-lain.
Pandemi HIV/AIDS yang telah membunuh 50 juta orang, diikuti perubahan perilaku orang dalam berhubungan fisik/seksual.
"Jadi semua pandemi itu dari pesan Yang di Atas untuk menyampaikan bahwa manusia itu harus melakukan perubahan perilaku. Saat ini, istilah kita itu protokol kesehatan. Dan itu yang paling penting," kata Budi Gunadi Sadikin.
Pemerintah, saat ini berusaha keras mengurangi laju penularan. Sehingga jumlah yang positif tidak lebih tinggi dari kapasitas fasilitas kesehatan yang ada.
"Kalau dari COVID-19 ini, dari 100 yang kena, 80 persen akan otomatis sembuh sendiri, 20 persen butuh rumah sakit, 5 persen perlu ICU, dan sekitar 1,7 persen meninggal. Yang penting 20 persen itu selalu di bawah kapasitas pelayanan rumah sakit, sehingga kita harus rendah, kita harus mengurangi laju penularan," urainya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, yang juga jadi pembicara di pelatihan itu, mengatakan Indonesia masih berjuang melawan pandemi COVID-19.
Negara kita saat ini menjadi peringkat ke-14 di dunia untuk jumlah korban yang meninggal, hingga mencapai 94 ribuan.
Yang jelas, kata dia, COVID-19 membutuhkan inang untuk bisa hidup. Dan manusia menjadi inang yang efektif. Semakin tinggi intensitas pergerakan manusia, semakin cepat juga virus itu bergerak.
"Maka membatasi mobilitas masyarakat jadi penting untuk mengatasi virusnya. Saat ini pemerintah menerapkan PPKM dengan level. Ini langkah tepat sehingga pembatasan ditetapkan berdasarkan indikator penularan, perawatan, dan positivity rate," kata Charles.
Baca Juga:
Pelaku UMKM di Bandung Diharap Tak Berhenti Berinovasi di Tengah Pandemi
Pihaknya juga mengevaluasi pembatasan mobilitas yang sudah dilaksanakan. Walau saat ini angka perawatan cenderung menurun di Jawa-Bali, namun harus diantisipasi kenaikan untuk luar Jawa-Bali. Yang dikhawatirkan, kapasitas dan fasilitas kesehatan di Pulau Jawa-Bali belum setara dengan yang di luarnya.
"Lalu kita perlu perhatikan angka kematian yang masih di atas 1.300 per hari yang artinya masih tertinggi," ujar Charles.
Charles mengatakan, pihaknya mengapresiasi pemerintah yang membuat berbagai terobosan penting. Misalnya, untuk memastikan akses masyarakat ke obat-obatan, dilakukan pembagian gratis paket obat COVID-19 untuk yang bergejala ringan dan OTG. Lalu program telemedicine sehingga pasien isolasi mandiri bisa berkonsultasi dan dipastikan dalam kondisi penyembuhan.
"Pandemi ini tak bisa segera selesai. Maka pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan dalam menyediakan oksigen, obat-obatan hingga meningkatkan fasilitas kesehatan yang ada," kata Charles. (Pon)
Baca Juga:
Kematian Dokter Saat Pandemi Bisa Dicegah Jika Pemangku Kebijakan Paham Epidemi dan Penyakit
