Rendy Nugroho
MerahPutih Nasional - Setelah memberhentikan Ketua Panwaslu Kota Cimahi dan satu Anggota KPU Provinsi Papua, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kutai Timur a.n Fahmi Idris, Ulfa Jamilatul Farida, Harajatang, Sayuti Ibrahim, dan Arafah. Rehabilitasi nama baik mereka itu diputuskan dalam sidang putusan yang dipimpin oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie bersama Anggota Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Valina Singka Subekti, dan Ida Budhiati pada Jumat (19/12).
“Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V atas nama Fahmi Idris, Ulfa Jamilatul Farida, Harajatang, Sayuti Ibrahim, dan Arafah, selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur terhitung sejak dibacakannya Putusan ini,” kata Ida Budhiati saat membacakan amar Putusan.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, kelima komisioner KPU Kab Kutai Timur ini diperkarakan oleh Arsanty Handayani selaku kuasa hukum dari Sayyid Abdal Nanang Al-Hasani, Novel Tity Paembonan, Yohanes Turu Padang, dan Hariyadi dengan dakwaan Memanipulasi data-data hasil perhitungan suara calon anggota Legislatif Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014. Data Model EB-1 Dapil Kutai Timur III yang diajukan dan dijadikan bukti Teradu pada saat sidang di MK berbeda dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Para Teradu dalam hal penetapan calon terpilih dan perolehan kursi di Dapil III Kabupaten Kutai Timur.
Dalam sidang pemeriksaan DKPP, terungkap fakta bahwa Para Teradu sudah menyerahkan data Model EB-1 Dapil Kutai Timur III sesuai dengan data Panwaslu Kabupaten Kutai Timur dan hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Timur. Penyerahan data tersebut dilakukan pada tanggal 26 Mei 2014 melalui Kuasa Hukum KPU RI dan dilengkapi dengan tanda terima.
Mahkamah Konstitusi juga telah menyatakan melalui Surat Nomor.69/PAN.MK/8/2014 bahwa sudah sangat jelas dan tegas termuat dalam Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan dalam hal ini Perkara Nomor.10-07-23.PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Timur) untuk perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan Kutai Timur III yang amarnya adalah menolak permohonan Partai Demokrat.
