Menerka Dampak Mundurnya Bambang Susantono Terhadap IKN

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Senin, 03 Juni 2024
Menerka Dampak Mundurnya Bambang Susantono Terhadap IKN

Pengamat kebijakan publik Riko Noviantoro / dok Pribadi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mundurnya Bambang Susantono sebagai sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai sorotan. Apalagi mundurnya Bambang diikuti Wakilnya, Dhony Rahajoe.

Pengamat kebijakan publik Riko Noviantoro menilai, mundurnya Bambang seolah menjadi sinyal buruk.

“Sekaligus merusak reputasi megaproyek Presiden Joko Widodo ini di tingkat internasional,” kata Riko kepada awak media di Jakarta, Senin (3/6).

Dia menuturkan, dampak negatif tentu saja datang dari kalangan yang ingin menanamkan modalnya di kawasan tersebut. Apalagi, sambung Riko, kabar mundur itu terjadi satu paket, yakni kepala dan wakil kepala.

Baca juga:

Tugas Baru Bambang Susantono dari Jokowi Masih Terkait IKN

“Dari prespektif manajemen organisasi kejadian itu membuktikan ada situasi internal yang tidak sehat,” jelas Riko

Riko berharap, Presiden Joko Widodo bisa menangkap situasi ini dengan menempatkan Ketua IKN definitif yang kompeten.

Baca juga:

Jokowi Berkantor di IKN Setelah Pasokan Air Baku Tersedia

“Kepala Otorita IKN ke depan harus bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan proyek itu ke depan,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Presiden Jokowi telah menunjuk dua sosok sebagai Plt untuk menggantikan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.

Kedua sosok tersebut adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan sejauh ini proyek pembangunan IKN sesuai target. (knu)

#Ibu Kota Nusantara
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Otorita Ingin Perluas Pembanguan IKN ke 9 Wilayah Kalimantan Timur
Pembangunan IKN terus berjalan melalui tiga skema pendanaan yakni anggaran pendapatan belanja negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Otorita Ingin Perluas Pembanguan IKN ke 9 Wilayah Kalimantan Timur
Indonesia
MK Putuskan Ibu Kota Negara Masih di Jakarta, Politikus PDIP Ingatkan Potensi IKN Jadi Beban
Putusan MK, harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi tahapan pemindahan ibu kota.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 17 Mei 2026
MK Putuskan Ibu Kota Negara Masih di Jakarta, Politikus PDIP Ingatkan Potensi IKN Jadi Beban
Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
MK menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan menegaskan status Jakarta sebagai ibu kota
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Mei 2026
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
Indonesia
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Pemerintah Pegang Kepastian Hukum
Komisi II DPR menyebutkan, bahwa keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN harus sesuai keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Pemerintah Pegang Kepastian Hukum
Indonesia
MK Tolak Gugatan UU IKN, Jakarta masih Ibu Kota
Status Jakarta sebagai ibu kota negara dinyatakan masih berlaku hingga pemerintah secara resmi menerbitkan keputusan presiden mengenai perpindahan ibu kota ke Nusantara.
Dwi Astarini - Rabu, 13 Mei 2026
MK Tolak Gugatan UU IKN, Jakarta masih Ibu Kota
Indonesia
Desain Gedung MPR Diklaim Cerminkan Filosofi Keindonesiaan Kokoh dan Utuh
“Mungkin pada 2028 kita akan menyaksikan gedung legislatif dan yudikatif dengan kemegahan yang sama. Kita tunggu dua tahun ke depan,” kata Muzani.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Desain Gedung MPR Diklaim Cerminkan Filosofi Keindonesiaan Kokoh dan Utuh
Indonesia
Pembangunan di IKN Tidak Kena Program Efisiensi Anggaran
pembangunan kedua kawasan tersebut tetap menjadi prioritas meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 April 2026
Pembangunan di IKN Tidak Kena Program Efisiensi Anggaran
Indonesia
AS Berikan Hibah USD 2,49 Juta Buat IKN
Tujuan mendorong pembangunan ekonomi di negara berkembang sekaligus memperkuat kemitraan perdagangan dan investasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Februari 2026
AS Berikan Hibah USD 2,49 Juta Buat IKN
Indonesia
Kemenag Kirim Permohonan ke Paus di Vatikan, Minta Izin Penggunaan Nama ‘Basilika’ untuk Gereja Katolik IKN
"Status tersebut merupakan gelar kehormatan dalam Gereja Katolik yang hanya dapat diberikan oleh Paus (Leo XIV) melalui Takhta Suci Vatikan melalui proses kanonik yang ketat."
Frengky Aruan - Senin, 23 Februari 2026
Kemenag Kirim Permohonan ke Paus di Vatikan, Minta Izin Penggunaan Nama ‘Basilika’ untuk Gereja Katolik IKN
Indonesia
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Pada 2026 OIKN fokus mempersiapkan penyelesaian penegakan fisik perkantoran dan hunian ASN.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Bagikan