Menerka Dampak Mundurnya Bambang Susantono Terhadap IKN


Pengamat kebijakan publik Riko Noviantoro / dok Pribadi
MerahPutih.com - Mundurnya Bambang Susantono sebagai sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai sorotan. Apalagi mundurnya Bambang diikuti Wakilnya, Dhony Rahajoe.
Pengamat kebijakan publik Riko Noviantoro menilai, mundurnya Bambang seolah menjadi sinyal buruk.
“Sekaligus merusak reputasi megaproyek Presiden Joko Widodo ini di tingkat internasional,” kata Riko kepada awak media di Jakarta, Senin (3/6).
Dia menuturkan, dampak negatif tentu saja datang dari kalangan yang ingin menanamkan modalnya di kawasan tersebut. Apalagi, sambung Riko, kabar mundur itu terjadi satu paket, yakni kepala dan wakil kepala.
Baca juga:
“Dari prespektif manajemen organisasi kejadian itu membuktikan ada situasi internal yang tidak sehat,” jelas Riko
Riko berharap, Presiden Joko Widodo bisa menangkap situasi ini dengan menempatkan Ketua IKN definitif yang kompeten.
Baca juga:
“Kepala Otorita IKN ke depan harus bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan proyek itu ke depan,” pungkasnya.
Sekadar informasi, Presiden Jokowi telah menunjuk dua sosok sebagai Plt untuk menggantikan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.
Kedua sosok tersebut adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan sejauh ini proyek pembangunan IKN sesuai target. (knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung

Tunggu Arahan Prabowo untuk Pindah Kantor, Gibran: Kemarin Diminta di Papua, Sekarang di IKN

Demi Selamatkan Anggaran Negara, Wapres Gibran Didesak Segera Berkantor di IKN

IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang

Prabowo Tak Kunjung Putuskan Ibu Kota Pindah karena Proyek IKN Belum Rampung

Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak

Puan Beberkan Dua Poin Penting Hasil Rapat Pimpinan DPR dengan Kepala OIKN

DPR Dukung Usul IKN Jadi Kantor BUMN, Bisa Tampung 15 Ribu ASN

DPR Beberkan 2 Alasan HUT ke-80 RI Tak di IKN, Belum Ada Keppres dan Efisiensi Anggaran

Komisi II DPR Bakal Kaji Moratorium Pembangunan Ibu Kota, Termasuk Minta Wapres Berkantor di IKN
