Menebak Kans BTP alias Ahok Jadi Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 23 Oktober 2019
 Menebak Kans BTP alias Ahok Jadi Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menghadiri pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta (MP//Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencananya hari ini akan mengumumkan sekaligus melantik Kabinet Kerja Jilid II atau Kabinet Jokowi-Ma'ruf. Sudah puluhan calon menteri bertemu dan mendapat tugas dari Presiden sejak Senin hingga Selasa kemarin.

Dari nama-nama yang menyambangi Istana, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianggap menjadi salah satu kejutan, karena rival Jokowi di Pilpres 2019 itu di luar prediksi mau menerima tawaran menjadi menteri.

Baca Juga:

Kembali Jadi Menhub, Budi Karya Dapat Tugas Khusus dari Jokowi

Pengamat politik Wempy Hadir menilai, kejutan yang dinanti publik dari Presiden Jokowi adalah memanggil mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP/Ahok) ke Istana.

BTP alias Ahok belum dapat jatah menteri dari Jokowi
Ahok di Rumah Dinas Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/4). Foto: MP/Asropih

"Saya kira publik sekarang menunggu kejutan BTP itu bisa dipanggil. Banyak yang menunggu kejutan dari Jokowi untuk memanggil Ahok. Terlepas dia diberi peran apa tetapi atmosfer publik hari ini sedang menunggu itu," kata Wempy kepada wartawan Selasa (22/10).

Menurutnya, alasan publik menanti kehadiran Ahok di Istana, karena sosok kader PDIP itu dianggap layak menjadi menteri Jokowi lantaran kinerjanya sudah teruji, memiliki integritas dan rekam jejak yang baik.

Baca Juga:

Dipilih Jadi Menkes, Dokter Terawan Diminta Presiden Jokowi Cegah Stunting

"Jadi publik berharap Jokowi bisa mempertimbangkan dia (jadi menteri), apakah hari ini atau besok diundang.
Karena orang ini dia punya integritas, dia punya rekam jejak yang baik dan bangsa ini butuh orang seperti itu," ungkap Direktur Indo Polling Network ini.

"Karena publik butuh perubahan, dan perubahan yang dilakukan oleh Ahok selama ini (di DKI), itu yang diharapkan masyarakat hari ini. Jadi memang publik sedang menunggu kejutan itu dari Jokowi," pungkas Wempy.(Knu)

Baca Juga:

Moeldoko Pastikan Kembali Jabat Kepala Staf Kepresidenan

#Basuki Tjahaja Purnama #Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin #Pengamat Politik #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Sejauh ini, tim penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan 18 tersangka yang berasal dari jajaran petinggi BUMN, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta kenamaan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga merespons dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut adanya kerugian negara fantastis mencapai Rp285 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Indonesia
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Negara diperkirakan menanggung kerugian total mencapai Rp285,18 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Bagikan