Mendagri Sebut Depok sebagai Kunci Keberhasilan Tekan Penyebaran Corona di Jakarta

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan, keberhasilan pembatasan sosial berskala besa (PSBB) di Depok akan menjadi kunci keberhasilan DKI Jakarta dalam memutus rantai penularan COVID-19.

"Keberhasilan Depok akan menjadi kunci keberhasilan DKI Jakarta melawan pandemi COVID-19, karena DKI Jakarta adalah megapolitan yang menyatu dengan kota-kota satelit di sekitarnya, termasuk Depok," ujar Tito ketika kunjungan kerja ke Kota Depok, dikutip dari siaran pers, Selasa (5/5).

Baca Juga:

Pemprov DKI Tutup 153 Perusahaan Langgar PSBB

Selama PSBB dari 15-28 April 2020, rata-rata angka penularan yang tercatat adalah 8-9 orang per hari, dari semula 6-7 orang per hari.

Kendati demikian, angka orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pengawasan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP) cenderung menurun selama PSBB di Kota Depok.

"Saya harap, kemenangan kecil perlawanan terhadap COVID-19 di Kota Depok ditingkatkan menjadi kemenangan yang lebih besar, sehingga dalam waktu dekat ini Indonesia terbebas dari pandemi COVID-19," kata dia.

Ia menerima sejumlah laporan terkait pelaksanaan pembatasan sosial berskala (PSBB) saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Wali Kota Depok pada Senin (4/5).

Salah satunya adalah laporan dari Kapolres Depok Kombes Azis Andriansyah mengenai pembentukan posko check point di beberapa lokasi rawan.

"Dilaporkan pula, dari 11 Kecamatan yang ada semua masuk zona merah. Sedangkan tingkat kelurahan, di antara 63 kelurahan tercatat 56 masuk zona merah," ujar Tito.

Kemudian ada laporan juga dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) yang telah sepakat untuk menghentikan sementara kegiatan ibadah secara masal.

Namun, Camat Sukmajaya Depok yakni Tito Achmad Riyadi mengatakan, belakangan masih terjadi benturan antara petugas penegakan peraturan PSBB dan pihak penyelenggara ibadah shalat tarawih.

Tito pun mendapat laporan mengenai bantuan sosial yang kerap datang terlambat, serta berpotensi menimbulkan kerumunan saat dibagikan pada pihak yang membutuhkan.

Selain itu, mantan Kapolri ini juga mendapat usulan membuat payung hukum untuk satuan polisi pamong pradja (satpol PP) terkait pelaksanaan PSBB. Pasalnya, Satpol PP Depok merasa tidak bisa maksimal mengawasi pelaksanaan PSBB.

Oleh karena itu, diperlukan aturan yang jelas mengenai penegakan PSBB yang bisa dilakukan Satpol PP.

Semua laporan ini pun diterima Tito. Namun, laporan terkait bansos ia mengaku akan meneruskannya ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Sementara itu, Tito tak menampik pandemi virus corona berdampak besar pada perekonomian di tanah air.

Dia menyebut, penerimaan pajak dari ekspor kelapa sawit dan sektor pariwisata yang selama ini menjadi andalan devisa menurun akibat pandemi corona.

Tito menjelaskan, kondisi ini akan mempengaruhi anggaran daerah. Sebab, dengan sendirinya pula transfer anggaran dari pusat dan daerah turun.

Begitu juga dengan pendapatan asli daerah seiring berkurangnya aktivitas ekonomi di daerah yang terdampak.

Baca Juga:

Pemeriksaan Cepat Kunci Sukses Bali Tangani COVID-19

Di sisi lain, kebutuhan belanja semakin tinggi karena pengeluaran kesehatan meningkat.

Kebutuhan hidup masyarakat yang dibatasi untuk keluar rumah juga memerlukan jaring pengaman sosial yang harus disiapkan oleh pemerintah.

“Situasinya memang dilematis. Tapi kita harus menemukan solusi bagaimana COVID-19 dapat diatasi sekaligus perekonomian tidak semakin bertambah parah," kata Tito.

Tito menyampaikan, situasi pandemi seperti sekarang ini, antara kesehatan dan ekonomi tidak bisa saling meniadakan. Dalam pandangan Tito, kedua-duanya penting untuk ditangani secara bersama-sama.

"Antara penanganan COVID-19 atau terus menggerakkan roda perekonomian, mana yang lebih diutamakan? Ini tidak bisa dilihat dari perspektif zero sum game. Karena dua-duanya penting,” ujar dia.

Tito melanjutkan, keduanya harus diatur dengan strategi keseimbangan. Menurut dia, kesehatan masyarakat penting tapi ekonomi juga tak kalah penting.

Karenanya, mantan Kapolri itu menantang para kepala daerah mengeluarkan strategi yang tepat untuk menangani pandemi corona sekaligus menjaga agar perekonomian di daerah tetap berjalan.

“Coba mengeluarkan jurus silat bagaimana menangani Kesehatan sebaik mungkin tapi sekaligus tidak membiarkan ekonomi tidak mandeg, tetap bergerak meskipun melambat,” ujar Tito. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Dianggap Blunder Jika Longgarkan PSBB