Mendagri: Isu Hilangnya 72 Juta Blanko e-KTP Buat Resah Masyarakat
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Merahputih.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa informasi hilangnya 72 juta kartu tanda penduduk (KTP) elektronik di media sosial merupakan berita hoax alias kabar bohong.
"Sampai saat ini data KTP elektronik aman. Sistem keamanan dibuat berlapis," Kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/3).
Tjahjo menegaskan bahwa blanko KTP elektronik yang tersedia sampai saat ini hanya berjumlah 20 juta keping. Sehingga, jika dikatakan 72 juta KTP elektronik hilang, tak masuk akal.
"Isu itu dihembuskan memang untuk memperkeruh situasi. Tujuannya membuat resah masyarakat," kata Tjahjo yang juga politisi PDI Perjuangan itu seperti dikutip Antara.
Isu itu menyebar seiring dengan mencuatnya isu tentang dibajaknya data pelanggan telepon seluler. Menurut Tjahjo, informasi data NIK (nomor induk kependudukan) dan nomor KK (kartu keluarga) pelanggan seluler yang diisukan bocor, juga tak benar.
Tjahjo menjelaskan NIK dan nomor KK yang digunakan untuk registrasi kartu seluler tidak bisa digunakan untuk fraud perbankan atau kejahatan memanipulasi informasi perbankan yang merugikan nasabah dan kalangan perbankan.
"Sebab detil data NIK dan KK tak bisa dibuka, hanya bisa dilihat angkanya," katanya.
"Karena yang digunakan oleh operator hanya NIK dan nomor KK yang berupa angka tanpa bisa dibuka isi datanya. Kedua nomor tersebut hanya sebagai verifikator sesuai atau tidak sesuai," tutup Tjahjo. (*)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Kemendagri Telusuri Sumber Biaya Umrah Bupati Aceh Selatan di Tengah Bencana
Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Anak Buahnya Ikut Terseret Diperiksa
Mirwan MS dalam Pemeriksaan, Wamendagri: Kepala Daerah Tak Boleh Tinggalkan Tugas Saat Bencana
Presiden Prabowo Minta Kemendagri Copot Bupati Aceh Selatan, Ini Respons Wamendagri
60 Ribu Desa Tak Punya Aturan Jelas Batas Wilayah, Negara Targetkan 5 Ribu Beres 2029
Cuma 14% Desa Indonesia Punya Perkada Batas Desa, 60 Ribu Sisanya Simpan Potensi Konflik
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
Kasus Wakil Bupati Pidie Jaya Gampar Kepala SPPB MBG Sudah Masuk Radar Inspektorat Kemendagri
Viral Warga Israel Diduga Punya KTP Indonesia, Begini Penjelasan Disdukcapil Cianjur