Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diharapkan dapat diberikan kuota beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Paling tidak, Kementerian Dalam Negeri memohon 200 orang luluan IPDN per tahun untuk mendukung reformasi bidang pemerintahan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, jika rencana itu terwujud, diprediksi oleh Tito dalam 10 tahun ke depan ada 2.000 lulusan IPDN yang melanjutkan pendidikan tingkat magister (S-2) di luar negeri.
Baca Juga:
Mendagri Sebut APDESI Berhak Minta Luhut Jadi Ketua Dewan Pembina
"Begitu mereka kembali, para purnapraja itu dapat menjadi agen perubahan (agent of change) di tempatnya bertugas," katanya.
Langkah ini, kata Mendagri, sebagai upaya revolusi mental, perbaikan budaya kerja, karena peran IPDN sangat penting karena lulusan IPDN jadi tulang punggung ASN.
"Setelah selesai di IPDN mereka bisa S-2 di luar negeri di negara yang tingkat korupsinya rendah, misalnya Inggris, Australia, Jepang, dan Singapura, sehingga kalau kita bisa kirim 200 orang setahun, dalam 10 tahun ke depan kita memiliki 2.000 orang yang memiliki mindset (pola pikir) masyarakat di tempat yang korupsinya rendah," ujarnya.
Ia berharap, kuota beasiswa LPDP yang diberikan ke lulusan IPDN tidak dapat hanya untuk satu atau dua orang per tahun.
Baca Juga:
Mendagri Tegaskan Tidak Ada Deklarasi Jokowi 3 Periode di Acara APDESI
"Kalau gelombangnya kecil satu sampai dua orang, tidak banyak manfaatnya. Gelombangnya harus besar. Kami harapkan (jika terwujud) gelombang ini jadi gelombang perubahan pada masa mendatang,” kata Tito.
Tito mengatakan, pihaknya telah memerintahkan Rektor IPDN segera mewujudkan kerja sama alokasi kuota khusus beasiswa LPDP untuk para purnapraja dan meminta Rektor IPDN agar mengundang lebih banyak praktisi dalam kegiatan perkuliahan.
IPDN pada tahun 2021 telah menerima 1.120 siswa baru, atau yang disebut dengan istilah muda praja setelah menyeleksi lebih dari 42.000 pelamar. IPDN merupakan sekolah kedinasan binaan Kemendagri yang lulusannya langsung menjadi pegawai negeri sipil (PNS) golongan 3A di kantor pemerintah daerah. (Pon)
Baca Juga:
Wakil Ketua Komisi II Minta Mendagri Tegur APDESI
