Mendagri Ingin Lulusan IPDN Sekolah S-2 di Negara Tingkat Korupsi Paling Kecil

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 April 2022
Mendagri Ingin Lulusan IPDN Sekolah S-2 di Negara Tingkat Korupsi Paling Kecil

Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diharapkan dapat diberikan kuota beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Paling tidak, Kementerian Dalam Negeri memohon 200 orang luluan IPDN per tahun untuk mendukung reformasi bidang pemerintahan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, jika rencana itu terwujud, diprediksi oleh Tito dalam 10 tahun ke depan ada 2.000 lulusan IPDN yang melanjutkan pendidikan tingkat magister (S-2) di luar negeri.

Baca Juga:

Mendagri Sebut APDESI Berhak Minta Luhut Jadi Ketua Dewan Pembina

"Begitu mereka kembali, para purnapraja itu dapat menjadi agen perubahan (agent of change) di tempatnya bertugas," katanya.

Langkah ini, kata Mendagri, sebagai upaya revolusi mental, perbaikan budaya kerja, karena peran IPDN sangat penting karena lulusan IPDN jadi tulang punggung ASN.

"Setelah selesai di IPDN mereka bisa S-2 di luar negeri di negara yang tingkat korupsinya rendah, misalnya Inggris, Australia, Jepang, dan Singapura, sehingga kalau kita bisa kirim 200 orang setahun, dalam 10 tahun ke depan kita memiliki 2.000 orang yang memiliki mindset (pola pikir) masyarakat di tempat yang korupsinya rendah," ujarnya.

Ia berharap, kuota beasiswa LPDP yang diberikan ke lulusan IPDN tidak dapat hanya untuk satu atau dua orang per tahun.

Baca Juga:

Mendagri Tegaskan Tidak Ada Deklarasi Jokowi 3 Periode di Acara APDESI

"Kalau gelombangnya kecil satu sampai dua orang, tidak banyak manfaatnya. Gelombangnya harus besar. Kami harapkan (jika terwujud) gelombang ini jadi gelombang perubahan pada masa mendatang,” kata Tito.

Tito mengatakan, pihaknya telah memerintahkan Rektor IPDN segera mewujudkan kerja sama alokasi kuota khusus beasiswa LPDP untuk para purnapraja dan meminta Rektor IPDN agar mengundang lebih banyak praktisi dalam kegiatan perkuliahan.

IPDN pada tahun 2021 telah menerima 1.120 siswa baru, atau yang disebut dengan istilah muda praja setelah menyeleksi lebih dari 42.000 pelamar. IPDN merupakan sekolah kedinasan binaan Kemendagri yang lulusannya langsung menjadi pegawai negeri sipil (PNS) golongan 3A di kantor pemerintah daerah. (Pon)

Baca Juga:

Wakil Ketua Komisi II Minta Mendagri Tegur APDESI

#Mendagri #IPDN #Beasiswa #LPDP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Asik Nih! Bakal Ada 1.100 Beaswiswa Patriot Dari Kementerian Transmigrasi
Para penerima Beasiswa Patriot akan menempuh pendidikan di Batam, Kepulauan Riau; Mamuju, Sulawesi Barat; dan Merauke, Papua Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
Asik Nih! Bakal Ada 1.100 Beaswiswa Patriot Dari Kementerian Transmigrasi
Indonesia
Pemerintah Siapkan 5.750 Kuota Beasiswa LPDP di 2026
Rincian kuota tersebut mencakup 1.000 kursi untuk beasiswa Garuda (S-1), 4.000 kursi untuk jenjang S-2 dan S-3, serta 750 kursi khusus bagi doktor spesialis.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Pemerintah Siapkan 5.750 Kuota Beasiswa LPDP di 2026
Indonesia
Gerak Cepat Rehabilitasi Bencana Sumatra, Pemerintah Buka Posko Terpadu di Aceh Fokus Segerakan Pendirian Hunian Layak
Pembentukan Satgas Nasional tersebut menindaklanjuti arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah percepatan pemulihan wilayah terdampak.
Dwi Astarini - Minggu, 11 Januari 2026
Gerak Cepat Rehabilitasi Bencana Sumatra, Pemerintah Buka Posko Terpadu di Aceh Fokus Segerakan Pendirian Hunian Layak
Fun
LPDP 2026: Kesempatan Kuliah Gratis S2-S3, Ini yang Harus Disiapkan
Pendaftaran LPDP 2026 diperkirakan dibuka Januari. Simak jadwal, syarat lengkap, dan panduan daftar beasiswa LPDP S2–S3 gratis dalam dan luar negeri.
ImanK - Rabu, 07 Januari 2026
LPDP 2026: Kesempatan Kuliah Gratis S2-S3, Ini yang Harus Disiapkan
Indonesia
Praja IPDN Gencarkan Bersih-Bersih di Kantor Pemerintah Aceh, Pelayanan Publik Segera Berjalan
Sebanyak 1.138 praja IPDN dikirim ke Aceh Tamiang untuk membersihkan kantor-kantor pemerintahan yang terdampak banjir.
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Praja IPDN Gencarkan Bersih-Bersih di Kantor Pemerintah Aceh, Pelayanan Publik Segera Berjalan
Indonesia
1.138 Praja IPDN Dikerahkan Bersihkan Lumpur Banjir di Aceh Tamiang
Para praja ini diperintahkan membantu untuk membersihkan kantor-kantor dinas terdampak bencana banjir dan longsor, sehingga layanan publik bisa segerah pulih kembali.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 04 Januari 2026
1.138 Praja IPDN Dikerahkan Bersihkan Lumpur Banjir di Aceh Tamiang
Merah Putih Kasih
Jerry Hermawan Lo: Dari Jalanan ke Garis Depan Kemanusiaan, JHL Foundation Kembali Kirim Bantuan ke Sumatera
JHL Group dan JHL Foundation bergerak dalam waktu cepat menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Sumatra - Aceh.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Desember 2025
Jerry Hermawan Lo: Dari Jalanan ke Garis Depan Kemanusiaan, JHL Foundation Kembali Kirim Bantuan ke Sumatera
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Mendagri Sebut Izin Keluar Negeri sudah Ditolak
Izinnya telah ditolak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, karena wilayahnya tengah mengalami bencana.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Mendagri Sebut Izin Keluar Negeri sudah Ditolak
Indonesia
Gara-Gara Kepergian Mirwan MS Saat Bencana, Mendagri Larang Kepala Daerah Tinggalkan Wilayah Sampai 15 Januari
Tito meminta kepala daerah siaga dan fokus berada di wilayah masing-masing di tengah cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini. Terutama bagi daerah yang rawan bencana.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Desember 2025
Gara-Gara Kepergian Mirwan MS Saat Bencana, Mendagri Larang Kepala Daerah Tinggalkan Wilayah Sampai 15 Januari
Indonesia
Bupati Mirwan MS Dihukum Magang 3 Bulan di Kemendagri, Bolak-balik Jakarta-Aceh Selatan
Mirwan MS selama menjalani pemberhentian sementara akan mengikuti masa magang pembinaan selama tiga bulan di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Mirwan MS Dihukum Magang 3 Bulan di Kemendagri, Bolak-balik Jakarta-Aceh Selatan
Bagikan