Mendag Zulkifli Menyerukan Reformasi WTO di Pertemuan Menteri APEC 2023

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 November 2023
Mendag Zulkifli Menyerukan Reformasi WTO di Pertemuan Menteri APEC 2023

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. (Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pertemuan Tingkat Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation Ministerial Meeting/AMM) berlangsung di San Fransisco, Amerika Serikat.

Pertemuan mendiskusikan di antaranya langkah-langkah kebijakan ekonomi dan perdagangan yang inklusif untuk memberikan manfaat dan mendorong masa depan yang adil dan merata di kawasan Asia Pasifik.

Baca Juga:

Jokowi Gelar Pertemuan Trilateral di Sela KTT APEC

Dalam kaitan tersebut, dibahas San Francisco Principles on Integrating Inclusivity and Sustainability into Trade and Investment Policy yang merangkum prinsip-prinsip untuk meningkatkan upaya APEC dalam menyusun kebijakan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan dan inklusif.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyerukan pentingnya reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), khususnya pemulihan fungsi badan banding (appellate body) dan penyelesaian sengketa.

Reformasi WTO perlu terus didorong untuk memastikan keberhasilan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO Juni 2022 di Jenewa, Swiss.

"Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mereformasi WTO, khususnya memulihkan fungsi appellate body dan penyelesaian sengketa. Saya yakin jawaban dari tantangan yang kita hadapi saat ini adalah sistem perdagangan multilateral yang lebih adil dan inklusif," ujar Zulkifli melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (17/11).

Selain reformasi WTO, Mendag menekankan pentingnya penyelesaian perundingan di WTO yang meliputi pembahasan yang berimbang atas isu pertanian dan public stock holding (PSH), subsidi perikanan, isu kekayaan intelektual, dan niaga elektronik (e-commerce). Selain itu, APEC memikul tanggung jawab untuk mengatasi isu lingkungan.

"APEC harus menangani permasalahan lingkungan secara adil dan inklusif. Kita perlu memastikan bahwa kebijakan perdagangan tidak menjadi instrumen proteksionisme yang terselubung dalam bentuk kepedulian lingkungan," katanya.

Indonesia sepakat dengan Ekonomi APEC bahwa kunci pertumbuhan ekonomi yang merata adalah memastikan keuntungan perdagangan dan investasi dapat dirasakan seluruh kalangan.

"Indonesia memandang penting perdagangan dan investasi inklusif yang manfaatnya harus dapat dirasakan seluruh kalangan," katanya.

Lebih lanjut, kata Mendag, Indonesia terus mengupayakan pemberdayaan perempuan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pasar internasional, memfasilitasi akses terhadap keuangan, dan mendorong UMKM yang dipimpin perempuan dengan sektor bernilai tambah.

Ia juga menyuarakan pandangan Indonesia tentang situasi di Gaza yang kian memburuk. Ia mengatakan, pembangunan berkelanjutan dan inklusif tidaklah terlepas dari elemen kemanusiaan di belahan dunia manapun.

"Indonesia menaruh perhatian tertinggi atas memburuknya situasi di Gaza dan mengutuk keras tindakan militer terhadap masyarakat dan fasilitas sipil di Gaza. Kekerasan harus dihentikan, gencatan senjata harus terus diupayakan," katanya.

Baca Juga:

Jokowi Hadiri KTT APEC di San Francisco

#World Trade OrganizatIon (WTO) #Ekonomi Indonesia
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dewan Badan Banding WTO Mati Suri, RI Minta Uni Eropa Patuhi Putusan Sengketa Biodiesel
Badan Banding WTO saat ini tidak berfungsi akibat blokade Amerika Serikat terhadap pengisian keanggotaan, sehingga tidak ada kuorum minimum untuk memproses kasus banding.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Oktober 2025
Dewan Badan Banding WTO Mati Suri, RI Minta Uni Eropa Patuhi Putusan Sengketa Biodiesel
Indonesia
Purbaya Bantah BPS Manipulasi Pertumbuhan Ekonomi, Alasanya Uang Beredar Banyak
Jumlah uang beredar kemudian mulai melandai sejak Mei, yang juga mempengaruhi perlambatan kinerja ekonomi setelah periode itu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 September 2025
Purbaya Bantah BPS Manipulasi Pertumbuhan Ekonomi, Alasanya Uang Beredar Banyak
Indonesia
Perekonomian Masih Dalam Tren Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Dunia Masih Akan Rendah
Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 masih berpotensi lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, yaitu sekitar 3 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Perekonomian Masih Dalam Tren Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Dunia Masih Akan Rendah
Indonesia
Indonesia Menang Sengketa Biodiesel Lawan Uni Eropa
Sengketa perdagangan terkait penerapan bea imbalan/countervailing duties terhadap impor produk biodiesel dari Indonesia, atau dikenal dengan Sengketa DS618.
Wisnu Cipto - Senin, 25 Agustus 2025
Indonesia Menang Sengketa Biodiesel Lawan Uni Eropa
Indonesia
Pujian Presiden Prabowo ke Tim Ekonomi dan Menlu Sugiono di Sidang Kabinet, Senang Dengan Capaian Ekonomi
Presiden Prabowo menekankan betapa pentingnya mempertahankan kerja sama tim yang saat ini telah terbangun antarmenteri Kabinet Merah Putih.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Agustus 2025
Pujian Presiden Prabowo ke Tim Ekonomi dan Menlu Sugiono di Sidang Kabinet, Senang Dengan Capaian Ekonomi
Indonesia
Lapangan Usaha Jasa Lainnya Alami Pertumbuhan Tertinggi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal 4,04 Persen
Ekonomi Indonesia triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen (y-on-y).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 05 Agustus 2025
Lapangan Usaha Jasa Lainnya Alami Pertumbuhan Tertinggi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal 4,04 Persen
Indonesia
Politikus Demokrat Minta Presiden Prabowo Contoh Program SBY Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Belanja negara semestinya menjadi motor penggerak ekonomi di tengah tekanan global dan lemahnya konsumsi domestik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Mei 2025
Politikus Demokrat Minta Presiden Prabowo Contoh Program SBY Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
GMNI Desak Pemerintah Kurangi Instabilitas Politik, Fokus ke Perbaikan Ekonomi dan Kurangi Pengangguran
GMNI juga meminta pemerintah menghentikan proses pembuatan dan pengesahan RUU kontroversial. Penghentian pengesahan RUU kontroversial ini selain kurangnya transparansi juga mengganggu stabilitas politik nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 April 2025
GMNI Desak Pemerintah Kurangi Instabilitas Politik, Fokus ke Perbaikan Ekonomi dan Kurangi Pengangguran
Indonesia
Indonesia Segera Kirim Tim Diplomasi Tarif Resiprokal AS, Belum Siapkan Tarif Balasan
Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh upaya negosiasi dalam menghadapi kebijakan tarif timbal balik resiprokal AS.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 April 2025
Indonesia Segera Kirim Tim Diplomasi Tarif Resiprokal AS, Belum Siapkan Tarif Balasan
Indonesia
5 'Pukulan Telak' untuk Ekonomi Indonesia Imbas AS Tetapkan Resiprokal 32%
"Indonesia juga menghadapi pasar yang semakin berat."
Wisnu Cipto - Kamis, 03 April 2025
5 'Pukulan Telak' untuk Ekonomi Indonesia Imbas AS Tetapkan Resiprokal 32%
Bagikan