Menanti Kebijakan Pro Rakyat dari Mendag Zulkifli Hasan di Sektor Perdagangan

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 15 Juni 2022
Menanti Kebijakan Pro Rakyat dari Mendag Zulkifli Hasan di Sektor Perdagangan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6). ANTARA/Indra Arief/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri dalam perombakan kabinet yang ke-7 di 8 tahun masa pemerintahannya.

Salah satu menteri yang dilantik adalah Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Perdagangan menggantikan posisi Muhammad Lutfi.

Baca Juga

Mendag Zulhas Janji Segera Atasi Persoalan Minyak Goreng

Terpilihnya pria kelahiran kelahiran Lampung Selatan, 31 Agustus 1962 ini tidak terlepas dari kiprahnya selama ini di dunia politik tanah air karena yang bersangkutan sudah malang melintang mengemban tugas di kursi legislatif maupun eksekutif.

Zulkifli Hasan mengawali karier politiknya sebagai Ketua Lembaga Buruh Tani dan Nelayan Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI (2000-2005).

Selama periode yang sama dia juga tercatat menjabat sebagai Ketua Departemen Logistik DPP PAN.

Mendag Zulkifli Hasan memberikan keterangan kepada wartawan setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/6). ANTARA/Desca Lidya Natalia
Mendag Zulkifli Hasan memberikan keterangan kepada wartawan setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/6). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Pria yang akrab disapa Zulhas ini masuk menjadi anggota DPR RI dari PAN untuk periode 2004—2009, lalu menjabat Sekjen DPP PAN periode 2005—2010 dan terpilih sebagai Ketua Umum PAN sejak 1 Maret 2015.

Penunjukan ayah dari anggota DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani itu sebagai menteri oleh Presiden Jokowi bukan menjadi pengalaman pertama bagi Zulkifli Hasan duduk di kabinet.

Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada tahun 2004-2019, dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

Selama menjabat Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan menampilkan dirinya sebagai seseorang pejabat yang sistematis dan fokus dalam mengeluarkan kebijakan.

Baca Juga

Respons Ketum PSI Usai Raja Juli Antoni Dilantik Jadi Wamen ATR/BPN

Pada tahun pertama menjabat sebagai Menteri Kehutanan, dia membuat rencana strategis dan delapan kebijakan guna mewujudkan visi "Hutan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan".

Delapan kebijakan itu, yakni pemantapan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS, pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan, konservasi keanekaragaman hayati, revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan, pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan, serta penguatan kelembagaan kehutanan.

Salah satu aturan penting yang dikeluarkan kementeriannya terkait dengan realisasi rencana strategis kala itu adalah kewajiban reboisasi, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan pada Pelaku Usaha Pertambangan dan Perkebunan.

PP itu mewajibkan para pelaku usaha nonkehutanan di atas hutan konversi dan hutan produksi untuk menyiapkan lahan guna reboisasi di luar areal konsesi mereka dengan perbandingan 1:2.

Pada tahun kedua jabatannya, dia membawa Kementerian Kehutanan menjadi institusi pemerintahan yang lebih produktif dengan mengeluarkan dua program kerja yang menyasar pada pertumbuhan pertanian dan pengembangan pendidikan lingkungan.

Selanjutnya, pada tahun ketiganya menjabat sebagai Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan membuat suatu program yang cukup populer hingga hari ini, yaitu Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon, lalu pada tahun keempat menjabat dia aktif menyosialisasikan pengelolaan daerah aliran sungai.

Pada akhir tahun jabatannya sebagai Menhut, Zulkifli Hasan membuat terobosan dengan merangkul perusahaan BUMN PT Garuda Indonesia dengan program OTOT (One Ticket One Tree), setiap satu tiket penerbangan terjual, akan ditanam satu pohon.

Baca Juga

Dilantik jadi Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto Punya Harta Rp 20,5 Miliar

Kiprahnya selama menjabat Menteri Kehutanan itu membawanya meraih beragam penghargaan di akhir masa jabatannya, di antaranya Bhumandala Award dari Badan Informasi Geospasial atas dedikasinya dalam mengimplementasikan informasi geospasial kehutanan yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan turut serta menyelamatkan Bumi dengan informasi Geospasial.

Tiger Champion Award dari Panthera sebagai wujud apresiasi terhadap orang yang berjasa dalam usaha pelestarian harimau Indonesia, khususnya di Pulau Sumatra.

Berikutnya penghargaan Lifetime Achievement Award dari La Trofi, penggagas Indonesia Green Award, atas kebijakan-kebijakannya yang dinilai pro lingkungan dan rakyat.

Tangkapan layar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto (kanan) bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju seperti ditayangkan secara virtual, Rabu (15/6/2022) (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)
Tangkapan layar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto (kanan) bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju seperti ditayangkan secara virtual, Rabu (15/6/2022) (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

Selanjutnya, penghargaan Bintang Jasa Mahaputra Adipradana dari Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, karena dinilai mempunyai jasa besar terhadap bangsa dan negara.

Setelah dilantik menjadi Mendag, Zulhas memiliki pekerjaan berat terutama soal distribusi dan pengendalian harga minyak goreng yang setengah tahun terakhir tak kunjung teratasi. Ia berjanji segera menyelesaikan persoalan tersebut

"Saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan banyak membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng di manapun dan harga terjangkau. Itu yang penting," ucap Zulhas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6).

Zulhas menegaskan dirinya siap untuk bekerja sama dengan jajaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melanjutkan upaya penyelesaian masalah ketersediaan dan pengendalian harga minyak goreng.

Kini kiprah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan yang baru akan diuji di tengah melonjaknya harga bahan pokok karena krisis global. Publik tentu menantikan kebijakan-kebijakan solutif yang pro rakyat dari Zulkifli Hasan di sektor-sektor perdagangan. (*)

Baca Juga

Menko Airlangga Yakin Zulhas Mampu Angkat Kinerja Kemendag

#Pilpres #Pemilu #Pemulihan Ekonomi #Zulkifli Hasan #Partai Amanat Nasional #Kemendag #Menteri Perdagangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Mendag Busan Ajak Masyarakat tak hanya Beli MINYAKITA
Ia mengajak masyarakat untuk melihat berbagai minyak goreng second brand dan minyak goreng premium yang tersedia di pasar sebagai alternatif MINYAKITA.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
Mendag Busan Ajak Masyarakat tak hanya Beli MINYAKITA
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu Gibran maju di Pilpres 2029. Ia tetap mendukung Prabowo-Gibran dua periode.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Harga Bawang Putih Melonjak, Kemendag Janji Barang Impor Segera Masuk
Kemendag memastikan pasokan bawang putih impor akan segera masuk ke pasar domestik sehingga diharapkan mampu menekan harga.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Januari 2026
Harga Bawang Putih Melonjak, Kemendag Janji Barang Impor Segera Masuk
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Bagikan