Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Mendag Zulhas Janji Segera Atasi Persoalan Minyak Goreng

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 15 Juni 2022
Mendag Zulhas Janji Segera Atasi Persoalan Minyak Goreng

Mendag Zulkifli Hasan memberikan keterangan kepada wartawan setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/6). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dilantik jadi Menteri Perdagangan. Ia menggantikan posisi Muhammad Lutfi.

Pria yang karib disapa Zulhas ini memiliki pekerjaan berat terutama soal distribusi dan pengendalian harga minyak goreng yang setengah tahun terakhir tak kunjung teratasi. Ia berjanji segera menyelesaikan persoalan tersebut

Baca Juga

Respons Ketum PSI Usai Raja Juli Antoni Dilantik Jadi Wamen ATR/BPN

"Saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan banyak membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng di manapun dan harga terjangkau. Itu yang penting," ucap Zulhas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6).

Ia juga mengapresiasi kinerja pendahulunya, Muhammad Lutfi, beserta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang disebutnya sudah bekerja keras berusaha mengatasi persoalan tersebut.

Zulhas menegaskan dirinya siap untuk bekerja sama dengan jajaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melanjutkan upaya penyelesaian masalah ketersediaan dan pengendalian harga minyak goreng.

"Tentu kita akan bersama-sama nanti, sekali lagi agar masalah minyak goreng yang lama ini bisa kita selesaikan dengan cepat dan segera. Kalau berlama-lama kan kasihan rakyat. Itu saya kira prioritas," ucapnya.

Baca Juga

Jelang Reshuffle Kabinet, Jokowi Makan Siang Bersama Ketum Parpol di Istana

"Semua pihak yang terkait tentu, enggak mungkin sendiri kan. Itu kan pekerjaan besar ya. Tapi kalau sudah ketemu permulaannya saya kira mudah ya," ujar Zulhas.

Ketika ditanya berapa lama dirinya menargetkan penyelesaian masalah ketersediaan dan harga minyak goreng di pasaran, Zulhas meminta waktu untuk menuntaskan terlebih dahulu proses serah terima jabatan di Kemendag sebelum berbicara lebih lanjut.

Mantan Ketua MPR RI ini menjabarkan salah satu yang bisa ditempuh adalah dengan penggunaan kemasan sederhana dalam mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat.

"Itu saya usul sebulan yang lalu, saya ketemu beberapa kawan saya mengatakan kalau pakai tangki susah, sulit bisa bocor banyak, tapi kalau dikasih (kemasan) itu bisa sampai ke mana-mana. Tentu tinggal nanti distribusi dan (menentukan) yang berhak," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Faktor 8 Tahun Jokowi Jadi Presiden Dasari Kocok Ulang Kabinet Ketujuh

#Zulkifli Hasan #Pemilu #Pilpres #Pemulihan Ekonomi #Kemendag #Menteri Perdagangan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Berita Foto
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wamendag Dyah Roro Esti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Indonesia
Rangsang Warga Belanja, Kemendag Sediakan Program Diskon di Pusat Perbelanjaan
Permintaan masyarakat terhadap produk fesyen dalam negeri masih menunjukkan tren positif, yakni meningkat sebesar 4,3 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 Juli 2026
Rangsang Warga Belanja, Kemendag Sediakan Program Diskon di Pusat Perbelanjaan
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Nilai Ekspor Indonesia Mei Turun 8,30 Persen Ketimbang April
Pelemahan secara bulanan tersebut dipengaruhi penurunan ekspor migas sebesar 34,38 persen dan ekspor nonmigas sebesar 7,05 persen secara bulanan (MtM).
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Nilai Ekspor Indonesia Mei Turun 8,30 Persen Ketimbang April
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Bagikan