Menantang Keberanian Menteri dan Anggota DPR Disuntik Vaksin COVID-19

MerahPutih.com - Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menantang para menteri dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk divaksin COVID-19.

"Saya menantang agar seluruh menteri dan seluruh pimpinan beserta anggota DPR untuk divaksin terlebih dahulu," tegas Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra, saat dimintai keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/1).

Baca Juga

Vaksin Tahap Ketiga Tiba di Tanah Air, Satgas Minta Masyarakat Tak Kendor 3M

Bintang mengatakan vaksinasi merupakan program yang bagus dari pemerintah yang seharusnya mendapat dukungan dari seluruh masyarakat, terutama para menteri dan pimpinan DPR.

Ia berharap, jangan sampai ada penolakan vaksinasi dari para menteri dan pimpinan DPR. Sebab, seharusnya merekalah yang antusias untuk divaksin.

"Apalagi ini adalah upaya kita untuk menghentikan wabah corona yang melanda Indonesia setahun terakhir ini," tambahnya.

Menurutnya, setelah para menteri dan pimpinan DPR divaksin, baru nanti setelah itu mahasiswa dan pemuda melakukan vaksinasi.

Ia menambahkan alasan para menteri dan pimpinan DPR divaksinasi terlebih dahulu karena mereka harus memberikan contoh kepada masyarakat bahwa vaksin tersebut aman.

Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran masyarakat yang terjadi selama ini perihal vaksin. Setelah para menteri dan pimpinan DPR divaksin, maka pimpinan organisasi mesti siap untuk divaksin.

"Sekaligus saya mengimbau kepada seluruh mahasiswa dan pemuda untuk menyukseskan vaksinasi," tutup Bintang.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning secara tegas menolak untuk divaksin.

Pernyataan itu sangat bertolak belakang dengan sikap Presiden Joko Widodo yang menjadi orang yang disuntik vaksin Sinovac, Rabu (13/1)

Ribka mengatakan kalau ia tidak mau divaksin apapun itu jenisnya. Bahkan, ia lebih memilih untuk membayar sanksi dengan keluarganya ketimbang harus menerima vaksin.

Hal tersebut disampaikan Ribka di depan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, pihak BPOM dan PT Bio Farma.

Alasan Ribka menolaknya ialah karena mendengar pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga.

Selain itu, ia juga memiliki pengalaman melihat sejumlah vaksin yang pernah masuk ke Indonesia namun malah memperburuk keadaan.

Ribka pun kembali menegaskan kalau ia bakal menolak untuk menerima vaksin. Ia menegaskan, jika dipaksa maka menurutnya hal tersebut sudah masuk ke dalam pelanggaran HAM.

"Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM. Enggak boleh maksa begitu," ungkapnya. (Knu)

Baca Juga

Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Per Selasa (12/1) Capai 2.669 Jiwa