Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Asosiasi Pimpinan Perguruan Tingi Hukum Indonesia (APPTHI) menilai keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia perlu terus didukung karena secara nyata dapat meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia.
KPK akan terus meningkatkan IPK, minimal mendekati Malaysia dan Singapura, tetapi syaratnya tugas KPK jangan banyak diganggu oleh pihak lain apa lagi dituntut untuk dibubarkan, kata Ketua APPTHI Laksanto Utomo usai bertemu dengan sejumlah pimpinan KPK di Jakarta, Jumat (13/10).
Dari skala 1 sampai 100 IPK Indonesia pada 2016 masuk skor 37 poin atau masih berada di urutan 90 dari 176 negara yang diteliti lembaga survei internasonial. Malaysia mencapai skor 50 poin, Singapura 90 poin dan Filipina sekitar 30.
"Dulu Indonesia di bawah Filpina, dan Thailand saat ini sudah di atasnya, karena itu lembaga antirasuah itu perlu didukung oleh semua pihak, khususnya para politisi dari Senayan," katanya.
Dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh perguruan tinggi seperti Prof Ade Saptomo, Prof Faisal Santiago dan Prof Mella Ismelina dan Dekan Univ Taruma Negara Ahmad Sudiro, Laksanto kembali menegaskan, kalangan akademisi yang tergabung dalam wadah APPTHI mendukung KPK bukan tanpa alasan.
"Dulu Indonesia pada masa Orde Baru hanya mempunyai anggaran negara sekitar Rp 100 triliun. Saat Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono naik menjadi Rp 300 triliun. Saat ini sudah lebih dari Rp 2000 triliun. Jika dana segede itu tidak ada lembaga pengawasan yang ketat dan kredibel, sulit akan mewujudkan kesejahteraan rakyat dari anggaran pemerintah itu," katanya.
Ia menambahkan, korupsi adalah salah satu yang memiskinkan bangsa Indonesia.
Perbaiki cara kerja sementara itu Prof Faisal Santiago juga mengatakan, APPTHI tidak hanya mendukung keberadaan KPK, tetapi juga mengkritisi cara kerja KPK yang kurang profesional.
"Saya mengingatkan, KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang mendapat kepercayaan dari masyarakat secara luas agar tidak mudah menjadikan seseorang sebagai tersangka sebelum mempunyai alat bukti yang sah dan kuat," katanya.
Ia mengatakan, seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, sama halnya dengan mematikan hak perdatanya karena banyak pengaduan ke dirinya, anak dan keluarga tersangka tidak berani keluar rumah bahkan masuk sekolah lantaran malu.
Oleh karenaya, jika seseorang telah dijadikan tersangka, secepatnya harus disidangkan agar ada kepastian hukum dan keadilan.
Faisal mengatakan, Ketua KPK Agus Rahardjo memahami kritik itu, karenanya dia berjanji akan memperbaiki sistem di KPK dalam mengeluarkan Surat Printah Penyidikan dan menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Faisal juga menyinggung kasus KTP elektronik yang menimpa Ketua DPR Setya Novanto. Mengutip pendapat Ketua KPK Laude M Syarif, pihaknya tidak sependapat dengan putusan hakim praperadilan, karena hakim meolak bukti yang diajukan.
Oleh karena itu katanya, KPK akan terus mengejar dengan menunjukkan bukti-bukti lain mengingat korupsi KTP elektronik dilakukan secara jamaah. (*)
Sumber: ANTARA
