Menag Yaqut Minta ASN Kemenag Jaga Netralitas di Tahun Politik

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 28 April 2023
Menag Yaqut Minta ASN Kemenag Jaga Netralitas di Tahun Politik

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Foto: Kemenag

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pesta Pemilihan Umum (Pemilu) baru akan dilaksanakan pada Februari 2024. Masyarakat Indonesia akan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Akan dipilih juga para wakil rakyat. Meski demikian, isu politik saat ini sudah banyak diperbincangkan oleh masyarakat.

Untuk itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama untuk tetap menjaga netralitas di tahun politik ini.

Baca Juga

Ketum PP Muhammadiyah Apresiasi Menag Ayomi Perbedaan Lebaran

"Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa tahun politik ini sudah mulai. Eskalasi politik juga sudah mulai meningkat intensitasnya. Saya meminta bapak ibu sekalian agar tidak terpengaruh," kata Menag di Jakarta, Jumat (28/4).

Gus Menteri, panggilan akrab Menag, juga meminta ASN Kementerian Agama untuk tetap bekerja seperti biasa, dan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Tidak perlu ikut-ikutan geliat arus politik yang sedang terjadi,” jelasnya.

Gus Men berpesan agar ASN Kementerian Agama tidak terlibat dalam politik praktis, apalagi sampai mengarah pada hal yang memicu potensi konflik.

“Saya tidak ingin di antara ASN terkena masalah karena tahun politik ini,” lanjutnya.

Baca Juga

Menag Keluarkan Edaran Minta Khutbah Idul Fitri Usung Toleransi

Dia mengingatkan, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) akan melakukan pengawasan lebih ketat kepada ASN-ASN yang terlibat politik praktis.

Menag berharap tidak ada masalah terkait hal tersebut yang menimpa ASN Kementerian Agama.

“Saya tidak ingin ada catatan-catatan yang melibatkan ASN Kemenag. Karena itu akan menjadi catatan yang kurang bagus bagi masa depan,” ujarnya.

Politikus PKB ini mengingatkan ASN agar tetap menjaga kekompakan dalam memberi pelayanan pelayanan keagamaan tanpa harus membeda-bedakan, baik membedakan asal, agama, asal ormasnya, atau sukunya.

"Yang boleh kami bedakan itu kalau ada yang tidak setia kepada NKRI itu tidak usah dilayani,” tegas Menag. (Knu)

Baca Juga

Muhammadiyah Lebaran Besok, Menag Yaqut Imbau Masyarakat Jaga Toleransi

#Menteri Agama #Aparatur Sipil Negara (ASN)
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemkot Solo Mulai Uji Coba WFA untuk ASN, Efisiensi Anggaran Jadi Alasan
Pemerintah Kota Solo mulai uji coba Work From Anywhere (WFA) bagi ASN di 9 OPD. Kebijakan ini terkait efisiensi anggaran dan evaluasi kinerja.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Pemkot Solo Mulai Uji Coba WFA untuk ASN, Efisiensi Anggaran Jadi Alasan
Indonesia
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh layanan publik berjalan normal pada hari pertama kerja 2026. Tingkat kehadiran pegawai tercatat mencapai 99 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 02 Januari 2026
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Indonesia
Menteri Agama RI Ajak Umat Kristiani Rawat Keluarga dan Bumi di Momen Natal 2025
Menag Nasaruddin Umar mengajak umat Kristiani memaknai Natal 2025 sebagai panggilan merawat keluarga, memperkuat iman, solidaritas, dan kepedulian lingkungan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 Desember 2025
Menteri Agama RI Ajak Umat Kristiani Rawat Keluarga dan Bumi di Momen Natal 2025
Indonesia
ASN Diperbolehkan WFA Jelang Tahun Baru 2026, Layanan Publik Tetap Jalan
Pemerintah mengizinkan ASN bekerja dari mana saja atau WFA selama libur Natal dan Tahun Baru 2026, berlaku 29–31 Desember. Layanan publik tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
ASN Diperbolehkan WFA Jelang Tahun Baru 2026, Layanan Publik Tetap Jalan
Indonesia
Menag Tegaskan Pemerintah tak Campuri Penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU
Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengatakan kehadirannya dalam rapat pleno bukan sebagai pejabat negara, melainkan sebagai Rais Syuriyah NU.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Menag Tegaskan Pemerintah tak Campuri Penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU
Indonesia
Soal Isu Perebutan Kekuasaan di PBNU, Menag: Pemerintah tak Terlibat dalam Urusan Internal
Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengatakan, pemerintah tak ikut campur urusan internal PBNU.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Soal Isu Perebutan Kekuasaan di PBNU, Menag: Pemerintah tak Terlibat dalam Urusan Internal
Indonesia
Menteri Agama Siapkan Puluhan Kampus UIN dan Pesantren di Seluruh Indonesia, Tempat Anak-Anak Palestina yang Putus Sekolah
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas amanat Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan bagi korban konflik kemanusiaan di Palestina.
Dwi Astarini - Jumat, 28 November 2025
Menteri Agama Siapkan Puluhan Kampus UIN dan Pesantren di Seluruh Indonesia, Tempat Anak-Anak Palestina yang Putus Sekolah
Indonesia
Menteri Agama Geram Ada Pendakwah Lecehkan Anak-Anak, tak Bisa Menoleransi Tindakan yang Mencederai Nilai Kemanusiaan
Lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Menteri Agama Geram Ada Pendakwah Lecehkan Anak-Anak, tak Bisa Menoleransi Tindakan yang Mencederai Nilai Kemanusiaan
Indonesia
Menag Ungkap Pagu Efektif Pendidikan Islam 2025 Disesuaikan Jadi Rp 26,11 Triliun
Menag Nasaruddin Umar ungkap penyesuaian anggaran Ditjen Pendidikan Islam 2025 menjadi Rp 26,11 triliun dengan fokus pada efisiensi dan mutu pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
Menag Ungkap Pagu Efektif Pendidikan Islam 2025 Disesuaikan Jadi Rp 26,11 Triliun
Indonesia
Menag Nasaruddin Umar: Jangan Ada yang Beri ‘Stempel Negatif’ pada Pesantren
Menag tegaskan pesantren merupakan benteng moral bangsa yang telah melahirkan banyak ulama, pemimpin, serta tokoh nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Oktober 2025
Menag Nasaruddin Umar: Jangan Ada yang Beri ‘Stempel Negatif’ pada Pesantren
Bagikan