Menag Adukan Berbagai Masalah Pelaksanaan Haji ke Arab Saudi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 Juli 2023
Menag Adukan Berbagai Masalah Pelaksanaan Haji ke Arab Saudi

Menag Yaqut Cholil Qoumas saat menerima kedatangan Dubes Saudi di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin (10/7/2023). (ANTARA/HO-Kemenag)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Arab Saudi dikabarkan tengah menginvestigasi permasalahan yang terjadi saat puncak haji di Masyair beberapa waktu lalu.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu hasil investigasi dari tim gabungan yang dibentuk Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Haji Arab Saudi.

Baca Juga:

3 Jemaah Haji Indonesia Hilang Masih dalam Pencarian

"Kami telah melakukan analisa dan masalahnya ada pada Mashariq selaku serikat penyedia. Hal ini sudah kami sampaikan kepada Menteri Tawfiq dan sangat responsif," kata Menag Yaqut.

Pernyataan Menag tersebut disampaikan saat bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi di Kantor Kemenag Jakarta.

Kepada Dubes Faisal, Menag mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan kepada Menteri Haji dan Umrah Saudi Tawfiq F Al Rabiah bahwa selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) ada beberapa catatan.

Mulai dari masalah keterlambatan distribusi konsumsi, keterlambatan penjemputan di Muzdalifah, hingga masalah tenda dan toilet di Mina.

"Saat ini sudah dilakukan setidaknya dua kali pertemuan dan tim ini masih bekerja. Kita akan tunggu hasilnya satu atau dua minggu ke depan. Kami apresiasi Pemerintah Saudi amat kooperatif," kata Menag Yaqut.

Menag mengapresiasi berbagai fasilitas yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada jamaah haji Indonesia, misalnya tata cara masuk Raudhah yang menggunakan tasreh memberikan kemudahan kepada para peserta haji.

"Jemaah lebih tertib dan memiliki kesempatan yang sama untuk ke Raudhah. Ini sangat membantu. Kondisi di Masjidil Haram pun lebih teratur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," kata Menag Yaqut.

Selain itu, saat Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan hadiah tambahan zamzam bagi jemaah, kata dia, Pemerintah Arab Saudi pun membantu.

"Hadiah zamzam ini jadi obat bagi jemaah yang sempat kecewa dengan pelayanan saat Masyair," katanya.

Dubes Arab Saudi Faisal bin Abdullah Al-Amudi mengapresiasi pola koordinasi dan komunikasi yang dilakukan Menag. Ia berharap jemaah haji Indonesia mabrur.

"Kami berdoa jemaah haji Indonesia dapat kembali dengan sehat dan selamat. Dan semoga menjadi haji mabrur," katanya.

Baca Juga:

Update 10 Juli 2023: 530 Jemaah Haji Indonesia Meninggal Dunia

#Ibadah Haji #Jemaah Haji #Menag Gus Yaqut
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kampung Haji Indonesia Diyakini Turunkan Biaya Haji
Biaya haji reguler tahun lalu berkisar di angka Rp 89,4 juta, angka itu turun dari periode sebelumnya Rp 93,4 juta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Kampung Haji Indonesia Diyakini Turunkan Biaya Haji
Indonesia
Kementerian Haji Tetapkan BPIH 2026 setelah raker dengan DPR, Bulan Ini
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf berencana membahas instruksi itu pada Rapat Panitia Kerja BPIH bulan ini dengan DPR.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Kementerian Haji Tetapkan BPIH 2026 setelah raker dengan DPR, Bulan Ini
Indonesia
Presiden Prabowo Klaim Indonesia yang Pertama Punya Perkampungan Haji di Mekah
Pemerintah Indonesia sedang menambah lahan yang bakal dijadikan kampung haji Indonesia di Arab Saudi.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Presiden Prabowo Klaim Indonesia yang Pertama Punya Perkampungan Haji di Mekah
Indonesia
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Dalam sidang kabinet itu, Prabowo sempat menyinggung Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan sedang berhalangan hadir karena sedang berada di Arab Saudi.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Indonesia
KPK Mulai Sasar Masalah Katering di Kasus Dugaan Korupsi Haji
KPK mulai menyasar masalah katering yang menjadi salah satu temuan penting Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025
KPK Mulai Sasar Masalah Katering di Kasus Dugaan Korupsi Haji
Berita Foto
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memberi salam usai pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (3/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Oktober 2025
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
Indonesia
BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu
Penetapan kuota harus merujuk daftar tunggu, agar prinsip keadilan bisa ditegakkan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu
Indonesia
Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah
Aturan baru akan memastikan kesetaraan dalam pembayaran maupun nilai manfaat bagi jemaah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah
Indonesia
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
Kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan kuota tambahan bersifat atribusi, diberikan langsung oleh undang-undang.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
Indonesia
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
KPK mendalami proses penjualan kuota haji tersebut untuk penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 September 2025
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
Bagikan