Andika Pratama
MerahPutih.com - Praktisi hukum Petrus Selestinus menilai politikus PDIP yang juga tersangka kasus suap Harun Masiku secara hukum tak sah ditunjuk menjadi anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW)
Sebab, dilihat dari nomor urutnya, ia berada pada posisi urutan ke 6 dan perolehan suara hasil pemilu legislatif 2019 hanya sebanyak 5878 suara.
Siap Mainkan
Baca Juga Diksi Bukti Kejahatan Korupsi Wahyu Setiawan Dilakukan Terencana
"Dengan demikian maka Harun belum layak dikategorikan sebagai kader Partai PDIP, dikenalpun tidak apalagi kader berprestasi. Ia juga merupakan anggota baru PDIP yang baru masuk menjadi anggota PDIP karena hendak dijadikan Caleg PDIP Dapil Sumsel 1 pada pemilu 2019, karena itu ia tidak dikenal," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (15/1).
Petrus melah mempertanyakan mengapa hanya demi kepentingan ambisi Harun, pimpinan PDIP seperti Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto mau berkorban dengan menempuh segala cara meskipun di luar kewajaran.
Petrus menduga, jika hanya karena ambisi besar Harun Masiku dengan motif uang dan kekuasaan, maka uang yang bermain di belakang semua ini tidak hanya terbatas pada angka transaksi Rp. 900 juta sebagaimana yang diminta oleh Wahyu Setiawan yang menyebabkan dirinya di OTT KPK.
Bukan pula karena barang bukti Rp 400 juta yang di OTT itu yang membuat ruang kerja Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto gagal digeledah KPK
Baca Juga
KPK Bantah Kecolongan Terkait Kaburnya Caleg PDIP Harun Masiku ke Singapura
"Kuat dugaan di balik semua itu, ada uang besar yang bermain di luar jatah uang yang diminta Wahyu," jelas Petrus.
Petrus mengatakan, selama ini Hasto berdalih bahwa persoalan PAW tidak bisa dinegosiasikan.
"Itu berarti dalam perspektif Hasto hanya Partailah yang menentukan PAW. Maka dari itu PDIP mencoba mengamputasi wewenang KPU yang serta merta dapat mengganti caleg peraih suara terbanyak berikutnya menggantikan caleg terpilih Nazarudin Kiemas yang meninggal," jelas Petrus.
Kalau itu perspektifnya, Petrus menyarankan PDIP seharusnya mengubah terlebih dahulu UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, sebelum mem- PAW Anggota DPR Riezky Aprilia.
"Jalan menuju ke revisi UU No. 7 Tahun 2017, masih panjang, penuh liku-liku dan tidak menguntungkan bagi kepentingan Harun yang ingin secara instan mau jadi Anggota DPR RI," papar Petrus yang juga Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini.
Baca Juga
Petrus menduga bahwa KPK punya temuan besar tentang angka rupiah atau dolar yang mencengangkan di balik proses PAW ini.
"Karena dalam kalkulasi Harun, menjadi anggota DPR RI selain memiliki jaringan kekuasaan yang besar dengan uang bergelimang juga status sosial bertambah tinggi, sehingga semua celah hukum selalu dicoba dan diciptakan untuk menggapai kekuasaan itu," tutup Petrus. (Knu)
