Melihat Persiapan KPU dan Bawaslu untuk Debat Capres Ke-5

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 02 April 2019
Melihat Persiapan KPU dan Bawaslu untuk Debat Capres Ke-5

Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berfoto bersama dengan moderator usai mengikuti debat capres putaran keempat (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Setelah sukses mengelar debat capres ke-4, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu kini tengah mempersiapkan pelaksanaan debat kelima atau pemungkas yang bakal berlangsung 13 April mendatang.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengatakan, proses debat sudah terbilang bagus dan ada banyak hal yang bakal dipertahankan untuk debat penutup, misalkan soal alokasi waktu untuk memberikan pertanyaan.

"Dalam denah dengan pengaturan waktu masing-masing lokasi 2 menit itu lebih adil dan masing-masing paslon bisa menyampaikan sesuai dengan harapannya. Saya kira itu yang perlu di nanti bisa dilakukan pada debat ke-5," kata Wahyu di Jakarta, Selasa (2/4).

Komisioner KPU Wahyu Setiawan (Foto: kpu.go.id)
Komisioner KPU Wahyu Setiawan (Foto: kpu.go.id)

Meski pelaksanaan debat capres ke-4 sudah berjalan semestinya, namun masih ada catatan minor dalam perhelatan tersebut. Misalkan soal ketertiban penonton dari perwakilan dua paslon yang berdebat.

Wahyu mengatakan, untuk mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan, pihaknya masih akan tetap mempertahankan Komite Damai yang sudah dibentuk. Hal ini berfungsi untuk menjaga ketertiban jalannya debat.

"Tentu harus ada komitmen bersama agar debat terakhir ini menjadikan debat yang baik. Karena tentunya ini debat terakhir juga menandakan berakhirnya masa kampanye. Diakhir ini harus kita berikan yang terbaik," ucapnya.

Kalau kemudian ada penonton yang datang ke arena debat itu ternyata bertindak tidak tertib dan sampai mengganggu jalannya debat, maka pada hakekatnya penonton tersebut sudah merugikan masyarakat Indonesia.

"Siapa pun yang hadir dan tidak tertib akan dikeluarkan. Itu sudah komitmen rapat kami dan KPU. Bawaslu akan bersikap tegas demi menjaga kepentingan masyarakat Indonesia," lanjut Wahyu.

Untuk masalah kemarin, papar Wahyu, pihaknya sudah mengidentifikasi nama-nama yang tidak tertib. Mereka semua bukan elit partai, dan juga bukan pengurus harian partai.

"Kami sudah rekomendasikan kepada TKN dan BPN agar nama-nama tersebut tak diundang pada debat ke-5 mendatang," katanya. (Knu)

Baca Juga: Mestinya Prabowo Fokus Daripada Urusi Tim Kampanye yang Menertawainya

#Bawaslu RI #Komisi Pemilihan Umum #Debat Capres-cawapres
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi proyek Command Center.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polri di PSU Pilkada Papua
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespons demonstrasi masyarakat Papua yang menemukan dugaan pelanggaran oleh Pj Gubernur Papua Agus Fatoni dan Kapolda Papua Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin
Frengky Aruan - Selasa, 12 Agustus 2025
Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polri di PSU Pilkada Papua
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Lolly menyampaikan antisipasi agar tidak ada penyelenggara pemilu yang meninggal dunia lagi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Desember 2024
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Indonesia
Bawaslu Tegaskan Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih
Bawaslu: warga yang tidak menerima atau kehilangan Formulir C6 tetap memiliki hak memilih selama mereka memenuhi beberapa ketentuan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 08 Desember 2024
Bawaslu Tegaskan Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih
Indonesia
Bawaslu Beberkan Sejumlah Masalah dan Temuan Pelanggaran ASN saat Pilkada
Bawaslu membeberkan hasil pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang berlangsung 27 November lalu.
Frengky Aruan - Selasa, 03 Desember 2024
Bawaslu Beberkan Sejumlah Masalah dan Temuan Pelanggaran ASN saat Pilkada
Bagikan