Melihat Calon dan Penetapan Ketua DPR Menurut UU MD3
Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet (Foto: Twitter @DPR_RI)
MerahPutih.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soestyo atau yang karib disapa Bamsoet menegaskan, posisi ketua DPR periode berikutnya akan di isi oleh partai pemenang Pemilu 2019.
Ketentuan itu diatur Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
“Sesuai dengan UU MD3, kita kan sepakat pembentukan Ketua DPR itu perwakilan dari partai pemenang pemilu,” ujar Bamsoet di DPR, Jakarta, Senin (13/5).
Menurutnya, posisi wakil ketua DPR akan ditempati perwakilan partai dengan perolehan suara terbanyak berikutnya. Hal itu sesuai dengan ayat 1 Pasal 427D dalam UU MD3.
Lebih lanjut, Bamsoet memastikan bahwa tidak akan ada perubahan terkait aturan tersebut hingga pemilihan pimpinan DPR periode 2019-2024 mendatang.
“Saya sebagai ketua DPR memastikan tidak ada perubahan terkait itu, karena saya lah yang meng-goal-kan dan mengubah UU itu agar pemenang pemilu langsung jadi ketua DPR,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, PDI Perjuangan hampir dipastikan menjadi partai pemenang Pemilu 2019. Maka dari itu, perwakilan PDIP akan menduduki jabatan ketua DPR 2019-2024. (Knu)
Baca Juga: Klaim Raih Suara Mayoritas di Parlemen, PDI Perjuangan Incar Posisi Ketua DPR
Bagikan
Berita Terkait
Politikus DPR Usulkan Pelajaran Bahasa Portugis Diujicobakan di NTT
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian