Megawati Tantang Panglima TNI Perbanyak Alutsista Buatan Anak Negeri
Pengukuhan komando KRI Bung Karno-369 di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/6). (Foto: Ist)
MerahPutih.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menghadiri serah terima pengoperasian sekaligus pengukuhan komando Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Bung Karno-369 di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/6).
Saat memberikan sambutan dalam kesempatan itu, Megawati menantang Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk memperbanyak alat utama sistem persenjataan (alutsista) angkatan laut buatan anak negeri.
Sebelum memberikan sambutan, Megawati sempat berdiskusi dengan Panglima TNI di bangku tenda utama. Ketua Umum PDI Perjuangan itu pun mengangkat diskusinya itu dalam sambutan.
Baca Juga:
Megawati Tak Ingin Pengadaan Alutsista RI Didikte Asing
“Pak Yudo, kalau ini sudah bisa dibuat anak negeri sendiri kira-kira berapa lagi yang mau dibuat. Lalu, Pak Yudo diam. Terus saya bilang begini, kan, saya Ketua Umum Partai. Terus di sini ada Ketua DPR, ada yang namanya Pak Olly Dondokambey, jadi nanti bisa bicara dong urusan anggarannya,” kata Megawati.
Megawati melihat, Panglima TNI tersenyum dengan gagasannya. Di dalam acara itu memang hadir Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.
“Saya pikir masuk ini. Karena memang tadi saya katakan, Bapak, maksud saya kepada beliau, kok, orang banyak lupa, ya, negara kita bukan kontinen. Negara kita ini saya selalu bilang supaya keren dengan bahasa Inggris the biggest archipelago in the world,” kata putri Bung Karno ini.
Megawati lalu mengenang beberapa kali diajak sang ayah, Sukarno, menaiki KRI Irian. Ternyata sang ayah ingin menunjukkan betapa gagah dan pentingnya sebuah KRI bagi suatu negara maritim.
Megawati juga menceritakan bagaimana sang ayah menamai KRI itu dengan Irian.
Megawati juga ditanyai sang ayah berapa KRI yang dibutuhkan Indonesia. Megawati dalam pikirannya sebenarnya tidak mengetahui berapa kapal yang dibutuhkan mengingat masih belia, tetapi dari mulutnya terbesit jawaban Indonesia membutuhkan banyak KRI.
Karena itu, Megawati saat menjabat sebagai wapres dan presiden memperjuangkan alutsista.
“Saya merencanakan, ya, di dalam strategi untuk alutsista kita. Dulu saya pernah wapres dan presiden,” kata dia.
Baca Juga:
Didampingi Prabowo, Jokowi Saksikan Demonstrasi Prajurit dan Alutsista di Indo Defence 2022
Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu berpandangan, Indonesia harus memiliki basis yang kuat pada maritim.
Megawati mengajak Panglima TNI untuk berembuk dengan jajarannya untuk melihat keadaan dengan realitas objektif negara.
Dalam acara ini, Megawati didampingi dua anaknya, yaitu Rizki Pratama alias Mas Tatam dan Ketua DPR RI Puan Maharani saat meresmikan pengoperasian kapal tersebut.
Hadir juga anak-anak Bung Karno, yaitu Guntur Soekarnoputra, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guruh Soekarnoputra.
Tampak hadir juga Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Kalemdiklat Polri Komjen Purwadi Arianto.
Dari jajaran TNI, hadir langsung Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Muhammad Ali, dan jajaran dari TNI AL. (Pon)
Baca Juga:
Mengenal Sederet Alutsista Modern Andalan TNI
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Minta Pemimpin Dunia Hentikan Perang, Megawati: Kita Itu Satu Bumi
Hadiri Zayed Award 2026, Megawati Peringatkan Bahaya AI Tanpa Regulasi
Megawati Paparkan Sikap Politik ke Prabowo Pada Putra Mahkota Abu Dhabi
Megawati Ingatkan Perempuan Jangan Terjebak Dilema Palsu Cita-Cita Vs Rumah
Di Forum Zayed Award, Megawati Buka Rahasia Redam Konflik Ambon-Poso Lewat Empati Perempuan
Kenangan Megawati Pada Istri Mantan Kapolri Hoegeng, Selamat Jalan Tante Meri
KRI Sultan Iskandar Muda Selesaikan Misi Perdamaian 14 Bulan di Lebanon, Jadi Misi Terakhir
Respons Paspampres Video Pengamanan Presiden Prabowo di Inggris Viral di Media Sosial
23 Prajurit Marinir Tertimbun Longsor di Cisarua Saat Latihan, Baru 4 Jasad Ditemukan
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis