Megawati Disebut Ingin Bubarkan KPK, Sekjen PDIP: Dipelintir
Megawati Soekarnoputri dibantu Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Kantor DPP PDIP, Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)
MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) memastikan pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tentang pembubaran KPK tidak benar.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan, sosok Megawati yang merupakan Presiden RI ke-5 ini merupakan pendiri KPK.
Hasto menerangkan, pendirian KPK merupakan amanat reformasi yang diemban dan diwujudkan oleh Megawati.
Baca Juga:
Amien Rais Datangi KPK Tanyakan Kasus Anak Jokowi, Gibran: Silakan Dibuktikan Saja
"Baru saja saya melakukan konfirmasi juga kepada Ibu Megawati Soekarnoputri. (Beliau) Sama sekali tidak benar (ingin membubarkan KPK. Beliau mendirikan KPK itu dalam spirit untuk memenuhi amanat reformasi," terang Hasto di Sleman, Selasa (22/8).
"Itu dipelintir. Pernyataan sebenarnya dari Ibu Megawati, beliaulah yang mendirikan KPK. Upaya pemberantasan korupsi itu terus menerus dilakukan dengan segala upaya. Tetapi itu (korupsi) masih menjadi persoalan pokok dari bangsa kita," lanjut Hasto.
Baca Juga:
Hari Ini, Dewas KPK Gelar Sidang Etik Johanis Tanak Terkait Chat dengan Dirjen Minerba
Hasto menyebut, Megawati justru berkeinginan agar KPK bisa bersifat permanen. Hasto menerangkan jika sifat KPK yang merupakan komisi dianggap sifat tidak permanen.
"Ibu Mega itu menegaskan jangan dong sekadar komisi yang setiap saat karena komisi ini sifatnya bukan permanen. Maka harus ada suatu upaya sungguh-sungguh dan menjadi komitmen dari seluruh pemimpin nasional hingga ke seluruh anak bangsa dalam mencegah korupsi," tutup Hasto. (Cahyo Purnomoedi/Yogyakarta)
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA] Ganjar Pranowo Ditangkap Polisi karena Kasus Korupsi dan Suap KPK
Bagikan
Berita Terkait
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Terungkap, Oknum Wartawan Mengaku Bisa Amankan Kasus Pemerasan TKA di KPK Ternyata Pemain Lama
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Ajak KPK dan Kejagung Kawal Layanan Haji 2026