Megawati Curhat Di-Bully Tidak Boleh Sebut Kader PDIP 'Petugas Partai'

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 26 Juli 2023
Megawati Curhat Di-Bully Tidak Boleh Sebut Kader PDIP 'Petugas Partai'

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menanggapi pihak yang selalu menjelek-jelekkan sebutan “petugas partai” yang dipakai PDIP untuk setiap kadernya yang bertugas di eksekutif, legislatif, maupun struktur

“Kalau anak-anak (kader partai) saya itu, saya saja di-bully nggak boleh ngomong petugas partai. Lho orang partai kita memang (aturannya) begitu, lho kok yang lain ikut mau nimbrung-nimbrung, intervensi? Ya kalau kamu mau ngikut kita, ikut aja,” kata Megawati di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/7).

Baca Juga

Megawati soal Cawapres Ganjar: Sabar Nanti Saya Umumkan

Menurut Megawati, hampir semua pejabat di eksekutif maupun kegislatif merupakan petugas partai masing-masing. Sebab mereka bisa menjadi kepala daerah, misalnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, karena didukung oleh partai politik.

Presiden ke-5 RI ini mengaku tidak setuju ketika di media massa ada arah wacana yang mendorong bahwa seorang calon presiden harus diwakafkan.

“Kapan itu ada tulisan gini ‘calon presiden itu sebenarnya harus diwakafkan’. Saya bilang ‘kayak barang aja’,” kata Megawati.

Baginya, cercaan terhadap “petugas partai” disebabkan ketidakmengertian akan sistem politik dan substansi partai politik itu sendiri. Kalau partai politik tak diberikan kedaulatan untuk menugaskan kadernya, maka sebaiknya sekalian dibuat aturan agar semuanya diseragamkan oleh negara.

Baca Juga

Prabowo Nyatakan Siap Bertemu Megawati

“Bukannya ngekor, tapi ngerti enggak yang ibu maksud. (Kalau partai tak boleh menugaskan kader) Untuk apa ada partai dong? Ya udah aja (bikin saja sistem) kita satu arah, semua sama (seragam), enggak boleh ada kader (partai), (sehingga) enggak boleh ada petugas (partai). Jadi ada (dibuat) aturan pemerintah RI mesti begini (seragam),” ujar Megawati.

“Lah namanya perundangan Republik Indonesia, coba kalian baca. Bahwa yang namanya capres itu diusung oleh satu partai atau beberapa partai. Wong itu jelas loh. Kok terus saya yang di-bully, bahwa enggak boleh kader, itu petugas partai. Loh saya bilang Pak Jokowi petugas partai, ayo mau di-bully lagi?” tegasnya.

Baginya, jika memang tak setuju dengan sebutan “petugas partai” untuk capres PDIP, dipersilakan untuk mengusung capres sendiri.

“Kenapa yang lain enggak bikin aja capres lain, gitu kan fair (adil), kalau mau demokrasi. Ini kan enggak. Malah nungguin (PDIP mengumumkan capres-cawapres) aja gitu,” tambahnya.

“Coba deh saya pengen tahu, koran segala nge-bully atau enggak, ya biarin aja. Seneng saya, artinya apa? Trap (jebakan) saya masuk. Kok gila banget deh, gitu aja dijadiin berita, apa enggak ada (topik) yang lain aja yang bisa dimasukkan (jadi berita)? Tolong deh,” kata Megawati. (Pon)

Baca Juga

Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo Diapresiasi Jokowi dan Megawati

#PDIP #Megawati Soekarnoputri
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan alasan pengunduran diri karena merasa tidak mampu dan memilih menjaga soliditas partai.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Indonesia
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah mendata secara rinci wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
Indonesia
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Teguh menduga mundurnya Rudy tersebut terkait gagalnya menggelar Konferda PDIP Jateng.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Indonesia
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan Gubernur DKI Pramono Anung menyumbang Rp 2 miliar bagi korban banjir dan longsor di Sumatera.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Indonesia
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Mantan Wali Kota Solo ini mengaku mendapat arahan dan wejangan selama bertemu dengan Megawati di Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Bagikan