Mayoritas Partai Dukung Bamsoet Jadi Ketua MPR

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 03 Oktober 2019
 Mayoritas Partai Dukung Bamsoet Jadi Ketua MPR

Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan hampir semua fraksi di MPR sudah mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjadi Ketua MPR periode 2019-2024.

Diketahui, sudah ada beberapa partai yang mendukung Bamsoet di antaranya PDIP, Golkar, PPP, NasDem dan PAN.

Baca Juga:

Pengamat Sebut Komposisi Pimpinan DPR Cerminkan Kesejukan Politik ke Depan

Sedangkan fraksi lainnya masih belum menentukan sikap. Demokrat dan Gerindra Ingin mencalonkan kadernya sendiri, begitu juga dengan DPD.

Politisi Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet didukung penuh jadi Ketua MPR
Politisi Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendapat dukungan penuh dari sejumlah partai politik untuk jadi Ketua MPR (Foto: antaranews)

"Realita lobi-lobi yang ada memang dukungan mayoritas fraksi fraksi itu ke Pak Bambang Soesatyo walaupun tadi dibicarakan mekanismenya Apakah melalui musyawarah atau voting," kata Plate kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).

Menurutnya, dengan mayoritas kekuatan fraksi sebesar 50 persen saat ini kemungkinan pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat. Namun, bisa saja nantinya terjadi voting jika belum ada titik temu.

"Kita tentu sangat mendukung menghindari pilihan itu kita tetap musyawarah mufakat dan saya secara pribadi menyampaikan potensi kemungkinan Pak Bamsoet yang akan menjadi ketua MPR RI periode 2019-2024," ucapnya.

Plate mengatakan, bisa saja pemilihan Ketua MPR dilakukan secara voting. Sebab, masih ada beberapa partai yang juga mengincar posisi tersebut.

"Karena Fraksi Gerindra masih ingin menampilkan Pak Ahmad muzani dan kelompok DPD juga menyampaikan keinginannya," ungkapnya.

Ia menganggap, hanya tinggal menunggu waktu.

"Saya kira Pak Bamsoet hanya menunggu waktu untuk ditetapkan menjadi ketua MPR RI malam ini," kata Johnny.

Baca Juga:

Demi Kekompakan, La Nyalla Minta Tak Ada Ganjal Mengganjal

Lebih lanjut, Jhonny optimis Bamsoet lah yang akan meraih suara terbanyak, meskipun dua kondidat lainnya disebut berpeluang merebut kursi pimpinan MPR.

Diketahui, pemilihan dan pelantikan Pimpinan MPR periode 2019-2024 dijadwalkan akan digelar pada Kamis (3/10) pukul 19.00 WIB.

Saat ini, partai NasDem, PPP, PKB dan PDI Perjuangan telah bulat menyatakan dukungan pada Bamsoet agar menjadi Ketua MPR RI.(Knu)

Baca Juga:

Surya Paloh Bantah Hubungannya dengan Megawati Renggang

#Partai Nasdem #Ketua MPR #Bambang Soesatyo #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Erick Thohir hingga Bamsoet Puji Sosok Jerry Hermawan Lo yang Peduli Sesama di Peluncuran Buku “The Art of Simple Leadership”
Founder JHL Group Jerry Hermawan Lo itu bukan lahir dari kemewahan ataupun jalan pintas menuju puncak bisnis
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
Erick Thohir hingga Bamsoet Puji Sosok Jerry Hermawan Lo yang Peduli Sesama di Peluncuran Buku “The Art of Simple Leadership”
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Bagikan