Pengamat Sebut Komposisi Pimpinan DPR Cerminkan Kesejukan Politik ke Depan

MerahPutih.Com - Keberadaan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024 menurut pengamat politik Muhammad Qodari merefleksikan wajah DPR ke depan yang sejuk.

Apalagi lanjut analis politik dari Indo Barometer ini, Puan didampingi para wakil yang memiliki figur yang tenang dan tidak kontroversial.

Baca Juga:

Bersihkan Citra Korup DPR Jadi Tugas Berat Puan Maharani Sebagai Ketua DPR

"Saya mengapresiasi dan menyambut baik, pimpinan DPR RI yang baru dilantik," kata Muhammad Qodari melalui telepon genggamnya, di Jakarta, Rabu (2/10).

Lebih lanjut, M Qodari mengatakan hal itu menyikapi penetapan dan pelantikan pimpinan DPR RI periode 2019-2024 yang dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Hatta Ali, di Jakarta, Selasa (1/10) malam. Pimpinan DPR RI yang baru dilantik adalah, ketua; Puan Maharani (PDI Perjuangan), serta para wakil ketua; Azis Syamsuddin (Partai Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Partai Gerindra), Rahmat Gobel (Partai Nasdem), Abdul Muhaimin Iskandar (PKB).

Qodari melihat, sosok Puan Maharani akan dapat menjembatani komunikasi antara DPR RI dan Presiden dengan baik, karena keduanya berasal dari partai politik yang sama, PDI Perjuangan.

"Puan Maharani juga dapat menjadi 'jembatan kebangsaan' antar-partai politik di DPR RI seperti yang telah dibangun ayahandanya, Taufiq Kiemas, yakni membangun komunikasi lintas partai di parlemen. Taufiq Kiemas menjadi mentor politik bagi Puan, demikian juga ibunya Megawati Soekarnoputri," katanya.

Mengenai kinerja DPR RI ke depan, Qodari berharap, Puan Maharani dapat menjadi pemimpin yang baik bagi produk legislasi DPR RI yang sering menjadi sorotan publik, karena realisasinya selalu di bawah target.

Terkait kinerja legislasi, Qodari sebagaimana dilansir Antara menyarankan tiga hal kepada pimpinan DPR RI yang baru dilantik, pertama target legislasi harus realistis.

Baca Juga:

Jadi Ketua DPR Perempuan Pertama, Puan Maharani: Pecah Telur

Kedua, DPR RI harus bekerja sama dengan eksekutif karena sumber daya manusia di kementerian lebih banyak daripada di DPR, sehingga lebih banyak yang bekerja.

Ketiga, perlu adanya manajemen legislasi undang-undang yang kontroversial. Pembuatan draf dan pembahasan rancangan undang-undang, agar jangan ditumpuk dan baru dikerjakan di akhir periode secara terburu-buru, seperti periode sebelumnya.

"Kerja legislasi harus dipilah-pilah dan dikerjakan sesuai dengan jadwalnya," tandasnya.(*)

Baca Juga:

Puan Maharani Ketua DPR, Sufmi Dasco dan Rachmat Gobel Jabat Wakil