Mayoritas Masyarakat Tolak Vaksin Booster


Vaksinasi COVID-19. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Pemerintah segera melakukan vaksin booster gratis dan berbayar pada pertengahan tahun ini. Tetapi, sebanyak 54,8 persen masyarakat tidak setuju dengan program vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster. Sedangkan cuma 41,7 persen responden yang setuju vaksin booster.
"Bahkan dikasih booster pun masyarakat lebih banyak yang tidak setuju ketimbang setuju," ucap Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi saat diskusi virtual, Minggu (9/1).
Baca Juga:
Pemerintah Rencanakan Vaksinasi Booster, DPR Beri Saran
Selain booster masyarakat juga cenderung tidak mendukung kebijakan vaksinasi anak usia 3 sampai 12 tahun. Mereka yang tidak setuju, yakni sebesar 63 persen. Sementara, hanya 34 persen yang setuju.
Burhanuddin memandang, hal ini bisa menjadi masalah tersendiri dari pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Menurutnya, banyak masyarakat yang enggan mengikuti program vaksinasi pemerintah seperti booster dan vaksinasi anak, maka ada potensi stok vaksin menjadi kedaluwarsa.
"Ini yang menyebabkan isu terkait dengan beberapa vaksin yang tidak segera terdistribusi, itu potensial expired karena makin lama makin sulit untuk dicari warga yang bersedia untuk divaksin. Sementara vaksinnya ada, tetapi kalau secara psikologis masyarakat menolak, itu juga jadi masalah," cetusnya.
Burhanuddin meminta pemerintah segera mencari solusi atas keengganan masyarakat untuk divaksinasi demi mengendalikan pandemi di Tanah Air.
"Ini isu yang menurut kami serius harus segera diatasi, karena bagaimanapun masalah ini bisa menjadi masalah tersendiri di luar dari isu teknis terkait dengan ketersediaan vaksin dan vaksinator. Kalau masyarakat tidak setuju, ya repot," ungkapnya.

Survei ini dilakukan pada periode 16 sampai 11 Desember 2021 kepada responden warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Total sampel 2020 responden, dengan jumiah sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar proporsional di 34 provinsi serta dilakukan penambahan sebanyak 800 responden di Jawa Timur.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1.220 responden memiiki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar kurang lebih 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. (Asp)
Baca Juga:
Menkes Sebut Indonesia Masuk Lima Besar Cakupan Vaksinasi Terbanyak di Dunia
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID

[HOAKS atau FAKTA]: Suhu Dingin dan Kabut di Jabodetabek Hasil Rekayasa agar Angka Penyakit TBC Meningkat
![[HOAKS atau FAKTA]: Suhu Dingin dan Kabut di Jabodetabek Hasil Rekayasa agar Angka Penyakit TBC Meningkat](https://img.merahputih.com/media/a1/94/ca/a194ca9b40f4787086da8d3b6dbeaf1d_182x135.jpg)
Klaim Vaksin HPV Sebabkan Kemandulan, Ini Penjelasan Ahli yang Bikin Plong

Kemenkes Temukan 1 Kasus Positif COVID dari 32 Spesimen Pemeriksa

178 Orang Positif COVID-19 di RI, Jemaah Haji Pulang Batuk Pilek Wajib Cek ke Faskes Terdekat

Semua Pasien COVID-19 di Jakarta Dinyatakan Sembuh, Tren Kasus Juga Terus Menurun Drastis

Jakarta Tetap Waspada: Mengungkap Rahasia Pengendalian COVID-19 di Ibu Kota Mei 2025

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Disiapkan Sebelum Penyakitnya Muncul, Sebabkan Kebodohan hingga Mandul
![[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Disiapkan Sebelum Penyakitnya Muncul, Sebabkan Kebodohan hingga Mandul](https://img.merahputih.com/media/cb/96/e7/cb96e76dd80770d33a8ae51142c6957d_182x135.jpg)
KPK Minta Tolong BRI Bantu Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden Era COVID-19

KPK Periksa 4 Orang Terkait Korupsi Bansos Presiden Era COVID-19, Ada Staf BRI
