Masyarakat Papua Barat Diimbau Tidak Terprovokasi Kasus Penegakan Hukum Lukas Enembe

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 20 September 2022
Masyarakat Papua Barat Diimbau Tidak Terprovokasi Kasus Penegakan Hukum Lukas Enembe

Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga. (ANTARA/HANS ARNOLD KAPISA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Masyarakat Papua Barat Diimbau agar tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan upaya penegakan hukum terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Imbauan disampaikan Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga di Manokwari, Selasa (20/9), memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua Barat, dengan beredarnya informasi di berbagai media sosial tentang aksi protes kelompok masyarakat terhadap upaya penegakan hukum di Provinsi Papua.

Baca Juga:

Demo di Papua Terkait Kasus Lukas Enambe Diharapkan Berlangsung Damai

"Secara umum situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) Papua Barat kondusif, masyarakat diimbau bijak saat menerima informasi sehingga tidak mudah terprovokasi," ujar Daniel, dikutip dari Antara.

Kapolda juga mengajak peran serta tokoh masyarakat, adat, agama, perempuan dan tokoh pemuda di daerah untuk turut memberikan informasi positif kepada masing-masing kelompoknya agar tetap fokus mendukung program pembangunan yang sedang berjalan.

Baca Juga:

KPK Anjurkan Gubernur Papua Berobat di Dalam Negeri

"Mari kita semua lebih baik fokus untuk pembangunan Papua Barat agar lebih maju, tidak tidak perlu terpengaruh dengan adanya upaya penegakan hukum di Papua, karena dengan cara itulah (penegakan hukum) maka persoalan bisa lebih jelas dan ada jalan penyelesaian," ujar Daniel.

Sebelumnya dalam keterangan terpisah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi menyusul tersangka Ricky Ham Pagawak Bupati Mamberamo Tengah merupakan upaya hukum KPK menindaklanjuti laporan masyarakat.

"Penepatan tersangka Ricky Ham Pagawak Bupati Mamberamo Tengah dan juga Gubernur Lukas Enembe, untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan berbagai informasi yang diterima oleh KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK di Jakarta, Rabu (14/9) lalu. (*)

Baca Juga:

KPK Anjurkan Gubernur Papua Berobat di Dalam Negeri

#Papua #Papua Barat #Gubernur Papua #Gubernur Papua Lukas Enembe
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Gibran Dorong Program MBG Masuk Asmat, Usulkan Libatkan Gereja dan Keuskupan
Wapres Gibran Rakabuming meminta Program Makan Bergizi Gratis menjangkau Asmat, Papua Selatan. Ia mengusulkan keterlibatan gereja dan keuskupan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 21 Juni 2026
Gibran Dorong Program MBG Masuk Asmat, Usulkan Libatkan Gereja dan Keuskupan
Indonesia
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Menunjukkan komitmen dari masyarakat untuk menjaga kedamaian dan mendukung pembangunan daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Indonesia
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Pihaknya bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Indonesia
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Tim Jibom Gegana Brimob Polda Papua amankan dua mortir peninggalan PD II di Jayapura. Sehari sebelumnya, UXO berisiko tinggi ditemukan di Sentani.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Indonesia
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Tim kolaborasi film dokumenter Pesta Babi akhirnya angkat bicara terkait laporan hukum yang diajukan tokoh perempuan adat Malind, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Indonesia
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Pembangunan di Papua harus dibaca secara lebih objektif, yaitu sebagai bagian dari upaya negara memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur, serta perlindungan kedaulatan nasional di wilayah timur Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Lifestyle
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Karya musik digital tersebut secara gamblang mengangkat isu kondisi Papua terkini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 31 Mei 2026
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Berita Foto
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin menerima dokumen dari Anggota DPD dalam Rapat Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 22 Mei 2026
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Bagikan