Masyarakat Papua Barat Diimbau Tidak Terprovokasi Kasus Penegakan Hukum Lukas Enembe

MerahPutih.com - Masyarakat Papua Barat Diimbau agar tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan upaya penegakan hukum terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Imbauan disampaikan Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga di Manokwari, Selasa (20/9), memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua Barat, dengan beredarnya informasi di berbagai media sosial tentang aksi protes kelompok masyarakat terhadap upaya penegakan hukum di Provinsi Papua.

Baca Juga:

Demo di Papua Terkait Kasus Lukas Enambe Diharapkan Berlangsung Damai

"Secara umum situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) Papua Barat kondusif, masyarakat diimbau bijak saat menerima informasi sehingga tidak mudah terprovokasi," ujar Daniel, dikutip dari Antara.

Kapolda juga mengajak peran serta tokoh masyarakat, adat, agama, perempuan dan tokoh pemuda di daerah untuk turut memberikan informasi positif kepada masing-masing kelompoknya agar tetap fokus mendukung program pembangunan yang sedang berjalan.

Baca Juga:

KPK Anjurkan Gubernur Papua Berobat di Dalam Negeri

"Mari kita semua lebih baik fokus untuk pembangunan Papua Barat agar lebih maju, tidak tidak perlu terpengaruh dengan adanya upaya penegakan hukum di Papua, karena dengan cara itulah (penegakan hukum) maka persoalan bisa lebih jelas dan ada jalan penyelesaian," ujar Daniel.

Sebelumnya dalam keterangan terpisah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi menyusul tersangka Ricky Ham Pagawak Bupati Mamberamo Tengah merupakan upaya hukum KPK menindaklanjuti laporan masyarakat.

"Penepatan tersangka Ricky Ham Pagawak Bupati Mamberamo Tengah dan juga Gubernur Lukas Enembe, untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan berbagai informasi yang diterima oleh KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK di Jakarta, Rabu (14/9) lalu. (*)

Baca Juga:

KPK Anjurkan Gubernur Papua Berobat di Dalam Negeri