Masyarakat Diminta Hindari Kawasan Silang Monas, Ada Apa?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 19 April 2024
Masyarakat Diminta Hindari Kawasan Silang Monas, Ada Apa?

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro (MP/Kanugraha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aksi massa yang bakal berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (18/4) membuat kepolisian waspada.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyiapkan rekayasa lalu lintas mulai dari Jalan Merdeka Barat hingga MH Thamrin menuju Kebon Sirih.

"Masyarakat yang akan melintas di sekitar Monas agar mempertimbangkan dan mencari jalan alternatif untuk menghindari kemacetan karena akan ada masyarakat yang akan menyampaikan pendapat di Patung Kuda," ucap Susatyo di Jakarta, Jumat (19/4).

Baca juga:

Demokrat Puji Kedewasaan Prabowo Larang Relawan Demo MK

Berikut rekayasa lalu lintas yang disiapkan pihak kepolisian:

- Jalan Harmoni yang mengarah ke Jl Merdeka Barat ditutup dialihkan ke Jalan Kesehatan.

- Jalan Perwira yang mengarah jalan Merdeka Utara ditutup, jalur dialirkan kearah Istiqlal dan lapangan Banteng.

- Jalan Thamrin ditutup dialihkan ke Jalan Kebon Sirih yang mengarah ke Senen dan Abdul Muis.

2.713 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa menyikapi putusan sengketa hasil pemilu Presiden 2024 itu.

Baca juga:

Prabowo Ingin Pendukungnya Batalkan Aksi di MK, Demi Capai Cita-cita Bangsa

Dia menyampaikan, ribuan personel tersebut bakal disebar di beberapa titik demonstrasi di kawasan Monas.

"Ada dari TNI, Polri yang dibantu Pol PP serta Dishub yang nantinya akan di bagi di beberapa titik pengamanan di sekitaran Monas," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Tyo ini meminta peserta aksi tidak anarkis. Dia mengaku bakal mengedepankan langkah persuasif terhadap para demonstran.

"Seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan serta humanis," katanya.

Baca juga:

Gibran Minta Pendukungnya Tertib Saat Gelar Aksi di Depan Gedung MK

Sekedar informasi, aksi kali ini merupakan gabungan dari mahasiswa dan masyarakat yang menolak segala upaya intervensi hasil pemilu dan mendukung Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka memberikan dukungan kepada MK agar dalam memutuskan sengketa Pilpres 2024 yang akan dibacakan pada Senin, 22 April mendatang tak ada intervensi. (Knu)

#Mahkamah Konstitusi #Polres Jakarta Pusat #Pendemo #Demonstrasi #Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Simulasi Baru Polri Dinilai Jadi Langkah Positif Transformasi Penanganan Unjuk Rasa
Koalisi Masyarakat Sipil menilai simulasi baru Polri dalam penanganan unjuk rasa yang berbasis pelayanan sebagai langkah positif menuju reformasi kepolisian yang lebih humanis dan sesuai prinsip HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 November 2025
Simulasi Baru Polri Dinilai Jadi Langkah Positif Transformasi Penanganan Unjuk Rasa
Indonesia
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Secara teknis, memberikan hak PAW kepada konstituen sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Indonesia
HGU 190 Tahun Dibatalkan, Basuki Hadimuljono Tegaskan Putusan MK tak Ganggu Kepastian Investasi di IKN
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menegaskan, bahwa putusan MK soal HGU 190 tahun tak mengganggu investasi di IKN.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
HGU 190 Tahun Dibatalkan, Basuki Hadimuljono Tegaskan Putusan MK tak Ganggu Kepastian Investasi di IKN
Indonesia
Iwakum Nilai Kesaksian Pemerintah Justru Ungkap Kelemahan Pasal 8 UU Pers
Iwakum menilai kesaksian pemerintah di MK memperlihatkan kelemahan Pasal 8 UU Pers. Wartawan tidak mendapatkan perlindungan hukum pasti.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Iwakum Nilai Kesaksian Pemerintah Justru Ungkap Kelemahan Pasal 8 UU Pers
Indonesia
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan HGU 190 tahun dalam UU IKN. Menteri ATR/BTN, Nusron Wahid menyebutkan, bahwa pihaknya mengikuti keputusan hukum.
Soffi Amira - Senin, 24 November 2025
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Indonesia
Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah
KSPI dan Partai Buruh memprotes kenaikan upah minimum 2026 yang disebut hanya naik rata-rata Rp 90 ribu per bulan. Aksi digelar di Jakarta hingga daerah lain.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah
Indonesia
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Indonesia
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Judicial review yang dilakukan mahasiswa merupakan dinamika yang terus dibangun dalam demokrasi.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Indonesia
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Polri menarik seorang perwira tinggi (Pati) yang dalam proses orientasi alih jabatan di sebuah kementerian, kembali ke lingkungan Korps Bhayangkara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 November 2025
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Bagikan