Masyarakat Adat Penting dalam Menjaga Keanekaragaman Hayati

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 09 Agustus 2024
Masyarakat Adat Penting dalam Menjaga Keanekaragaman Hayati

Deputi Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Annas Radin Syarif.(foto: Merahputih.com/tika ayu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:


MERAHPUTIH.COM - MASYARAKAT adat andil besar dalam menjaga keanekaragaman hayati. Sayangnya, kelompok ini sering diabaikan dalam penentuan wilayah konservasi. Deputi Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Annas Radin Syarif mengatakan praktik menutup mata terkait dengan peran masyarakat adat dalam wilayah konservasi masih ada. Menurut Annas, masyarakat adat sering tak dianggap keberadaannya.

"Tapi ada masalah di sini, penetapan kawasan-kawasan konservasi ini tidak memperhatikan bahwa dalam kawasan itu ada manusianya (masyarakat adat)," kata dia dalam diskusi Forum Bumi di House of Izara, Jakarta Selatan, Kamis (8/8).

Annas menyebutkan penduduk dunia sepakat bahwa masyarakat adat ini ialah penjaga bumi. Merekalah yang selama ini melindungi, memproteksi, wilayah-wilayah ekosistem yang sangat penting. Kajian tingkatan global melalui Indigenous and Community Conserved Area (ICCA), kata Annas, mengungkap kontribusi masyarakat adat dengan nilai konservasi tinggi tidak dianggap sebagai bagian dari menjaga keanekaragaman hayati.

"Banyak wilayah adat yang bernilai konservasi tinggi, tapi tidak dilihat bagian dari kontribusi menjaga keanekaragaman hayati," paparnya.

Baca juga:

Pelestarian Hutan di Kaltara Butuh Dukungan Dunia



Ia memaparkan data Research and Resource Institute menyebut 80 persen keanekaragaman tinggi ada di wilayah adat, dengan 36 persen tutupan hutan di dunia itu ada di wilayah adat. Sementara itu, data Working Group Iccas Indonesia (WGII) mengemukakan 72 persen wilayah adat ditetapkan sebagai ekosistem penting.

Ekosistem penting itu, menurut Annas, mengandung keanekaragaman yang tinggi, area koridor satwa, serta merupakan area-area biodiversitas.

"Kalau dilihat dari spesiesnya, mamalia ada sekitar 111 spesies, artinya 14 persen dari total mamalia di Indonesia ditemukan di wilayah adat," tutupnya.(tka)

Baca juga:

Pentingnya Perlindungan Masyarakat Adat untuk Keanekaragaman Alam

#Hutan #Pelestarian Lingkungan #Masyarakat Adat
Bagikan
Ditulis Oleh

Tika Ayu

Berita Terkait

Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
20 Izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Dearah Bencana Sumatera Akan Dicabut
Terkait dengan banyaknya gelondongan kayu yang terseret banjir dan longsor di wilayah Sumatera, Menhut menyebut akan melakukan investigasi dan evaluasi terkait kejadian tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Desember 2025
20 Izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Dearah Bencana Sumatera Akan Dicabut
Indonesia
DPR Blak-Blakan Soal Lemahnya Pencegahan Longsor dan Banjir, Desak Prabowo Segera 'Sikat Habis' Mafia Penebangan Liar
Negara juga perlu mengembangkan ekonomi berbasis hutan yang berkelanjutan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Desember 2025
DPR Blak-Blakan Soal Lemahnya Pencegahan Longsor dan Banjir, Desak Prabowo Segera 'Sikat Habis' Mafia Penebangan Liar
Indonesia
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
DJP pun masih terus bergerak aktif menagih tunggakan pajak inkrah kepada total 201 wajib pajak dengan bersinergi bersama lintas kementerian/lembaga
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
Indonesia
Presiden Prabowo Gelar Rapat Kabinet di Hambalang, Bahas Penertiban Tambang dan Kawasan Hutan
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat di Hambalang bersama sejumlah pejabat tinggi membahas progres Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan penegakan hukum di sektor SDA.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Presiden Prabowo Gelar Rapat Kabinet di Hambalang, Bahas Penertiban Tambang dan Kawasan Hutan
Indonesia
Ratusan Lubang Tambang Ilegal Bikin Taman Nasional Halimun Salak Bolong-Bolong
Operasi itu kelanjutan dari operasi yang telah dilakukan pada 29 Oktober-7 November di TNGHS.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 November 2025
Ratusan Lubang Tambang Ilegal Bikin Taman Nasional Halimun Salak Bolong-Bolong
Indonesia
Jakarta Juara Nasional Provinsi SDGs 2025, Disusul Kalsel dan DIY
Visi Jakarta sebagai kota global yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan selaras dengan prinsip SDGs.
Wisnu Cipto - Rabu, 19 November 2025
Jakarta Juara Nasional Provinsi SDGs 2025, Disusul Kalsel dan DIY
Indonesia
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Di Kabupaten Bogor saja masih terdapat 70 desa yang masuk kawasan hutan, dan sebagian mengalami kondisi infrastruktur yang lebih buruk dari Pinogu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Indonesia
Tangani Pencemaran Minyak MT Arman 114 dan Perdagangan Cula Badak Jawa, Indonesia Raih Penghargaan PBB
Acara penyerahan penghargaan dilaksanakan melalui daring, yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal CITES Ivonne Higuero dan sebagai moderator Sallie Yang dari UNEP.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
Tangani Pencemaran Minyak MT Arman 114 dan Perdagangan Cula Badak Jawa, Indonesia Raih Penghargaan PBB
Indonesia
Masyarakat Simalungun Tolak Klaim Tanah Adat oleh ‘Orang Luar’, Minta Presiden Prabowo Turun Tangan dan Beri Perlindungan
Aliansi Masyarakat Simalungun menilai ada pihak dari luar suku Batak Simalungun yang berupaya menguasai tanah adat setempat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Oktober 2025
Masyarakat Simalungun Tolak Klaim Tanah Adat oleh ‘Orang Luar’, Minta Presiden Prabowo Turun Tangan dan Beri Perlindungan
Bagikan