Masuk Era 4.0, PNS DKI Jakarta Siap Kerja dari Rumah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 12 Agustus 2019
Masuk Era 4.0, PNS DKI Jakarta Siap Kerja dari Rumah

Kepala Badan Kepegawain DKI Jakarta Chaidir (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) atau kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta siap bekerja di rumah sebagaimana yang direncanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

"Kita mah boleh saja, terima saja kalau sudah berlaku," kata Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta Chaidir, saat di konfirmasi wartawan Senin (12/8).

Baca Juga:

KemenPAN-RB Ingin Sistem Kerja ASN Seperti Startup, Bisa Kerja dari Rumah

Kursi Pejabat Pemprov DKI Kosong, Sekda: Gak Boleh Diisi Tim Sukses Anies

Apalagi, kata Chaidir, di era serba digital ini atau era city 4.0 bukan mustahil bila Pegawai Sipil Negara bisa bekarja dari rumah tanpa harus ke kantor.

"Itukan wacana dari KemenPAN-RB jaman sekarang dah city 4.0 ya bisa saja. Yang lebih detail tahu makna tujuannya di sana," terangnya.

Intinya, lanjut dia, saat ini Pemprov DKI siap mengikuti apa yang diwacanakan pemerintah pusat, dan DKI sifatnya menunggu wancana ini diterapkan. Kata Chaidir pihaknya tak bisa mendahului pemerintah pusat.

PNS Dipecat Nikah Tanpa Izin
PNS sedang mengikuti upacara apel pagi. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

"Kita pemerintah daerah nunggu pemerintah pusat. Kalau pusat jalan A ya jalan A. Kan itu baru wacana dari sana. Kita tunggu saja jangan mendahului pemerintah pusat," tegasnya.

Chaidir menuturkan pihaknya tak mau banyak bicara mengenai wacana tersebut. Sebab, pimpinan Jakarta Anies Baswedan sedang menunggu aturan itu diterapkan.

Baca Juga: Banyak Keganjilan, Anies Diminta Tinjau Ulang Lelang Jabatan

Seperti diketahui, KemenPAN-RB saat ini tengah mendesain sistem kerja PNS agar bisa meniru gaya perusahaan rintisan atau startup. Dengan begitu PNS memiliki fleksibilitas kerja.

"Nanti akan bisa kerja dari rumah, tinggal ngatur aturannya kayak bagaimana," kata Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja. (Asp)

#PNS #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Yusuf Abdillah - Senin, 14 September 2026
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Indonesia
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Peawai pemerintah daerah yang PPPK yang dibayar dari daerah, nanti akan diberikan kesempatan menjadi pegawai negeri (PNS) yang dibayar oleh pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Indonesia
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Penasaran dengan kelanjutan video viral kasus asusila kepsek dan guru SD di Pekalongan? Dindikbud Kabupaten Pekalongan sudah turun tangan. Cek fakta lengkap, motif CCTV, dan sanksi tegasnya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 09 September 2026
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara.
Yusuf Abdillah - Rabu, 02 September 2026
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Indonesia
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Terdapat rencana pengalihan lebih dari 230.000 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Selain itu sekitar 900.000 PPPK penuh waktu akan mengikuti proses seleksi pada awal tahun 2027
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Agustus 2026
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Indonesia
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Pemerintah memastikan kebijakan penambahan alokasi belanja pegawai tetap berada dalam koridor kehati-hatian fiskal yang ketat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Indonesia
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Proses pengangkatan guru PPPK menjadi PNS mencakup cakupan luas, meliputi guru sekolah umum, guru madrasah negeri, hingga pendidik Taman Kanak-Kanak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Berita Foto
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Bus Transjakarta memasuki Halte TB Simatupang kawasan Cilantak, Jakart Selatan, Selasa (28/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 28 Juli 2026
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Bagikan