Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PW GPII) Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan meninjau ulang lelang jabatan oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Saefullah. Sebab, ada sejumlah keganjilan.
"Posisi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), misalnya. Kenapa tidak diikutsertakan lelang? Kan, ini salah satu SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang strategis," kata Ketua PW GPII Jakarta, Herlambang Wibowo, di Jakarta, Senin (29/10).
Pengangkatan setingkat kepala dinas yang sebelumnya tak melalui mekanisme lelang, imbuh dia, sekarang dilelang. "Ada apa?" tanyanya.
Herlambang turut mempersoalkan pelaksanaan lelang pada akhir November. Menurutnya, itu merupakan upaya "menyelamatkan" pejabat bermasalah. Pejabat hasil lelang, nantinya juga tak bisa bekerja maksimal, khususnya dalam menyoroti program yang berpotensi bermasalah.
"Tutup buku 5 Desember. APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) juga sudah diketuk. Artinya, kadis yang baru takkan bisa mengecek dugaan korupsi dan menghentikan kongkalikong proyek di instansinya," beber Herlambang.
Dia juga menduga, pengumuman dipaksakan. Alasannya, anies sedang di luar negeri saat pengumuman. "Kami khawatir, Gubernur belum membaca pengumuman tersebut secara saksama," katanya.
"Karenanya, Gubernur harus meninjau ulang pelaksanaan lelang jabatan ini. Anies jangan mau 'dikadali' anak buah, kalau ingin memutus rantai korupsi di Jakarta dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan reformis," tutup Herlambang.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta diketahui, menggelar lelang jabatan untuk 14 posisi. Yakni, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Kehutanan, serta Kepala Dinas Bina Marga.
Lalu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes). Selanjutnya, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda, Kepala Biro Administrasi Setda, Wakil Wali Kota Jaktim, serta Wakil Kepala Satpol PP.
Hal tersebut, sesuai Pengumuman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Surat ditandatangani Saefullah, Sekda sekaligus Ketua Panitia Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama, 26 Oktober.
Proses seleksi diawali pengumuman pada 27 Oktober-10 November. Fase pamungkas, pengumuman akhir tanggal 29 November, usai penilaian kompetensi, tes kesehatan, pengumuman hasil tes kompetensi, serta wawancara. (Pon)
