Massa Beratribut FPI Hingga LPI Susul Dedengkot BPN ke Bawaslu

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 10 Mei 2019
Massa Beratribut FPI Hingga LPI Susul Dedengkot BPN ke Bawaslu

Ketua BPN Djoko Santoso di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. (antaranews/Rangga)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Sejumlah petinggi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu RI di Jakarta, Jumat (10/5).

Mereka yaitu Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, Sekretaris BPN Hanafi Rais serta Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad.

"Kita meneruskan laporan para relawan dari daerah, kita teruskan ke Bawaslu, itu saja," kata Djoko Santoso di Bawaslu RI, Jumat (10/5).

Djoko mengatakan bahwa laporan yang dilayangkan pihaknya kali ini berbeda dengan laporan yang sebelumnya telah diajukan. Namun dia tidak merinci apa dugaan kecurangan yang dilaporkan.

BACA JUGA: BPN Laporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif ke Bawaslu

Sementara itu pada Jumat (10/5) Siang ratusan massa tampak kembali berkumpul di depan Gedung Bawaslu RI. Mereka menuntut Bawaslu menindak kecurangan pada penghitungan suara Pemilu 2019.

Ormas-ormas itu datang berombongan dengan membawa atribut masing-masing, seperti Forum Pembela Islam (FPI) dan Laskar Pembela Islam (LPI).

Sementara itu, aparat keamanan juga sudah berjaga-jaga di sekitar kantor Bawaslu. Polisi memperketat pengamanan di kawasan sekitar dengan memasang barikade kawat berduri di sepanjang trotoar gedung Bawaslu menghadap JL MH Thamrin.

Massa dari sejumlah ormas datang ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI), Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019) menuntut untuk menindak kecurangan pada penghitungan suara Pemilu 2019. (ANTARA) (Zubi Mahrofi)

Sejumlah polisi dan petugas keamanan kantor Bawaslu juga bersiaga di depan dan belakang pagar besi Kantor Bawaslu yang setinggi 2,5 meter.

Polisi juga menyiagakan dua kendaraan taktis milik Polda Metro Jaya, seperti mobil water canon dan mobil Barracuda, terparkir di depan Kantor Bawaslu.

Sementara itu, sebagaimana dikutip Antara, arus lalu lintas dari arah semanggi menuju Monas terpantau padat, begitupun sebaliknya. (*)

#Djoko Santoso #Prabowo-Sandiaga #Bawaslu RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polri di PSU Pilkada Papua
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespons demonstrasi masyarakat Papua yang menemukan dugaan pelanggaran oleh Pj Gubernur Papua Agus Fatoni dan Kapolda Papua Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin
Frengky Aruan - Selasa, 12 Agustus 2025
Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polri di PSU Pilkada Papua
Indonesia
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Lolly menyampaikan antisipasi agar tidak ada penyelenggara pemilu yang meninggal dunia lagi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Desember 2024
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Indonesia
Bawaslu Tegaskan Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih
Bawaslu: warga yang tidak menerima atau kehilangan Formulir C6 tetap memiliki hak memilih selama mereka memenuhi beberapa ketentuan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 08 Desember 2024
Bawaslu Tegaskan Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih
Indonesia
Bawaslu Beberkan Sejumlah Masalah dan Temuan Pelanggaran ASN saat Pilkada
Bawaslu membeberkan hasil pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang berlangsung 27 November lalu.
Frengky Aruan - Selasa, 03 Desember 2024
Bawaslu Beberkan Sejumlah Masalah dan Temuan Pelanggaran ASN saat Pilkada
Indonesia
Legislator Demokrat Tolak Usulan KPU dan Bawaslu Diubah Jadi Lembaga Ad Hoc
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengingatkan, KPU dan Bawaslu di dalam konstitusi merupakan lembaga tetap dan berdiri sendiri.
Frengky Aruan - Senin, 25 November 2024
Legislator Demokrat Tolak Usulan KPU dan Bawaslu Diubah Jadi Lembaga Ad Hoc
Indonesia
Bawaslu Ingatkan Masa Tenang Pilkada Kerap Diwarnai Penyebaran Hoaks
Dirinya pun menyebutkan lima provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 November 2024
Bawaslu Ingatkan Masa Tenang Pilkada Kerap Diwarnai Penyebaran Hoaks
Indonesia
Bawaslu Temukan 56 Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa
Jumlah 56 kasus itu memang bukan yang paling tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 November 2024
Bawaslu Temukan 56 Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa
Indonesia
Pakar Hukum Harap Kewenangan Bawaslu Seperti KPK, Bisa Lakukan Penyadapan
Namun, kendala dalam aspek pembuktian membuat sanksi semacam itu jarang dijatuhkan oleh Bawaslu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 November 2024
Pakar Hukum Harap Kewenangan Bawaslu Seperti KPK, Bisa Lakukan Penyadapan
Indonesia
Bawaslu Masih Temukan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024
Saat ini tahapan Pilkada 2024 memasuki masa kampanye yang berlangsung sejak 25 September hingga 23 November 2024
Angga Yudha Pratama - Selasa, 08 Oktober 2024
Bawaslu Masih Temukan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024
Indonesia
MRP Desak Bawaslu Panggil Ketua KPU RI Perihal Seleksi Calon Kepala Daerah Papua Barat Daya
Laporan ini dilayangkan Bawaslu lantaran adanya dugaan pelanggaran administrasi pendaftaran cagub-cawagub di Papua Barat Daya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 03 Oktober 2024
MRP Desak Bawaslu Panggil Ketua KPU RI Perihal Seleksi Calon Kepala Daerah Papua Barat Daya
Bagikan