Massa Beratribut FPI Hingga LPI Susul Dedengkot BPN ke Bawaslu

Ketua BPN Djoko Santoso di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. (antaranews/Rangga)
Merahputih.com - Sejumlah petinggi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu RI di Jakarta, Jumat (10/5).
Mereka yaitu Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, Sekretaris BPN Hanafi Rais serta Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad.
"Kita meneruskan laporan para relawan dari daerah, kita teruskan ke Bawaslu, itu saja," kata Djoko Santoso di Bawaslu RI, Jumat (10/5).
Djoko mengatakan bahwa laporan yang dilayangkan pihaknya kali ini berbeda dengan laporan yang sebelumnya telah diajukan. Namun dia tidak merinci apa dugaan kecurangan yang dilaporkan.
BACA JUGA: BPN Laporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif ke Bawaslu
Sementara itu pada Jumat (10/5) Siang ratusan massa tampak kembali berkumpul di depan Gedung Bawaslu RI. Mereka menuntut Bawaslu menindak kecurangan pada penghitungan suara Pemilu 2019.
Ormas-ormas itu datang berombongan dengan membawa atribut masing-masing, seperti Forum Pembela Islam (FPI) dan Laskar Pembela Islam (LPI).
Sementara itu, aparat keamanan juga sudah berjaga-jaga di sekitar kantor Bawaslu. Polisi memperketat pengamanan di kawasan sekitar dengan memasang barikade kawat berduri di sepanjang trotoar gedung Bawaslu menghadap JL MH Thamrin.

Sejumlah polisi dan petugas keamanan kantor Bawaslu juga bersiaga di depan dan belakang pagar besi Kantor Bawaslu yang setinggi 2,5 meter.
Polisi juga menyiagakan dua kendaraan taktis milik Polda Metro Jaya, seperti mobil water canon dan mobil Barracuda, terparkir di depan Kantor Bawaslu.
Sementara itu, sebagaimana dikutip Antara, arus lalu lintas dari arah semanggi menuju Monas terpantau padat, begitupun sebaliknya. (*)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polri di PSU Pilkada Papua

Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat

Bawaslu Tegaskan Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih

Bawaslu Beberkan Sejumlah Masalah dan Temuan Pelanggaran ASN saat Pilkada

Legislator Demokrat Tolak Usulan KPU dan Bawaslu Diubah Jadi Lembaga Ad Hoc

Bawaslu Ingatkan Masa Tenang Pilkada Kerap Diwarnai Penyebaran Hoaks

Bawaslu Temukan 56 Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa

Pakar Hukum Harap Kewenangan Bawaslu Seperti KPK, Bisa Lakukan Penyadapan

Bawaslu Masih Temukan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024

MRP Desak Bawaslu Panggil Ketua KPU RI Perihal Seleksi Calon Kepala Daerah Papua Barat Daya
