Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mencap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini memiliki paham anarko atau anti-sistem negara. Padahal, pimpinan KPK saat ini digaji pakai uang negara.
"Itu mereka berpaham anarko. Anarko itu anti-sistem negara, tidak mau diatur negara," kata Masinton, kepada wartawan di Jakarta, ditulis dari Antara, Selasa (11/9).
Baca Juga:
Pimpinan KPK: Menyedihkan, DPR Membahas Revisi UU KPK Diam-Diam!
Masinton menjelaskan julukan yang diberikannya itut didasari sikap para pimpinan KPK yang selalu bertentangan dengan rencana atau keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau DPR. Terbaru, kata dia, jajaran pimpinan lembaga antirasuah menolak tentang usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
"Pansus angket mereka tolak, dilakukan judicial review, dipanggil tidak mau. Kemudian pengawasan rekomendasi mereka tolak, terus rencana revisi mereka tolak," beber legislator Senayan itu.
Kader PDIP itu mengingatkan, sebagai lembaga yang dibiayai oleh negara dan dibentuk berdasarkan undang-undang, tidak sepatutnya mengambil sikap yang bertentangan dengan konstitusi.
Baca Juga:
"Yang namanya pejabat negara, aparatur sipil negara, pegawai yang digaji negara, harus patuh dengan undang-undang, harus patuh dengan keputusan negara, tidak boleh menolak," sindir Masinton.
"Kalau ada institusi negara, pejabat negara, pegawai yang digaji negara, menolak keputusan negara, berarti dipastikan dia berpaham anarko, anti-sistem negara," tutup politikus PDIP itu. (*)
Baca Juga:
Pemuka Lintas Agama Ajari Jokowi Cara Gagalkan Revisi UU KPK
