Marinus Gea Tak Masalah Sejawatnya Banyak Berlatar Belakang Artis Hingga Pengusaha

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 02 Oktober 2024
Marinus Gea Tak Masalah Sejawatnya Banyak Berlatar Belakang Artis Hingga Pengusaha

Anggota DPR RI Marinus Gea (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota DPR RI Marinus Gea tak mempermasalahkan anggota DPR RI yang baru saja dilantik memiliki latar belakang artis sampai pengusaha. Menurutnya, perbedaan latar belakang harus bisa menyatu di parlemen agar bisa bersama-sama memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Bahwa ada teman-teman yang artis, yang pengusaha, saya kira itu fine-fine saja, tidak ada persoalan. Karena nanti semua akan kembali kepada format perjuangan," kata Marinus Gea, Selasa (1/10).

Baca juga:

Hat-trick sebagai Anggota DPR, Marinus Gea Serahkan ke Fraksi soal Penempatan

Karena, ia yakin parlemen bakal berjalan baik dan optimal pada periode 2024-2029. Menurutnya, semua anggota dewan akan menyuarakan aspirasi masyarakat.

"Saya kira akan berjalan baik dan bisa lebih optimal ya, yang penting DPR ini fokus, masing-masing anggota sesuai dengan janji jabatannya," kata Marinus.

Baca juga:

Marinus Gea Luncurkan Autobiografi, Kisahkan Perjalanan Hidup Anak Petani Karet

Selain membawa aspirasi masing-masing wilayah, Marinus menilai dinamika yang akan terjadi di parlemen bakal berjalan baik karena parpol mempercayakan itu kepada anggotanya.

"Mengenai dinamikanya ya kan masing-masing teman-teman punya talenta yang sudah teruji ya, sehingga bisa mendapatkan posisi yang dipercaya pemilihnya dan partainya," tuturnya. (Pon)

#DPR RI #Marinus Gea
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Bencana hidrometeorologi belakangan ini menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas anomali cuaca yang tidak bisa lagi dipandang remeh.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Indonesia
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
RUU tersebut disusun dalam delapan bab dengan total 62 pasal yang mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Konsideran menimbang memiliki fungsi penting sebagai dasar dan rujukan dalam pengelolaan pemerintahan di Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Indonesia
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Mengusulkan agar substansi MoU Helsinki dimasukkan ke poin B konsideran menimbang, khususnya yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Kritik itu bukan untuk ditutup, tetapi untuk diuji secara objektif sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Bagikan