Mardiono Ditargetkan Mampu Angkat Suara Pemilih PPP di Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 11 September 2022
Mardiono Ditargetkan Mampu Angkat Suara Pemilih PPP di Pemilu 2024

Konferensi Pers Wanita Persatuan Pembangunan. (Foto: Dok WPP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini memiliki pemimpin baru. Dia adalah Muhammad Mardiono yang barus saja menggantikan Suharso Monoarfa di kursi Ketua Umum.

Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) pun mendukung pengesahan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

Baca Juga:

Mardiono Yakin Suharso Berjiwa Besar dan Tetap Bersama PPP hingga Pemilu 2024

Plt Ketum WPP, Fernita mengatakan, adanya Surat Keputusan (SK) Menkumham soal pengesahan Mardiono memberikan memberikan kepastian hukum terhadap kepemimpinan PPP.

"Kami berharap juga dengan keluarnya SK Kemenkumham ini konflik didalam PPP selesai," kata Fernita saat konfrensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (10/9).

Menurut Fernita, dengan kepemimpinan anggota Watimpres ini, persiapan partai menghadapi Pemilu 2024 juga bakal makin matang. Ia pun sepakat mendukung penuh Mardiono sebagai Plt Ketua Umum.

"Kami berharap juga melalui tangan dinginnya pak Mardiono ini bisa mengantarkan PPP menghadapi Pemilu 2024 itu tetap kuat dan on the track hingga sukses," jelas Fernita.

Selain itu, kepemimpinan Mardiono juga diharap Fernita mampu menghidupkan mesin PPP di tingkat wilayah.

"Pastinya akan ada kegiatan partai baik ditingkatan Wilayah maupun tingkat cabang," imbuh dia.

Fernita juga berharap dengan kepemimpinan Mardiono ada sosok perempuan di PPP yang menguasai setiap Dapil di 2024. Khususnya mengawal keterwakilan dan partisipasi politik perempuan 30 persen.

Baca Juga:

Menkumham Sahkan Wantimpres Mardiono Jadi Plt Ketum PPP

"Kami yakin partisipasi perempuan di PPP tetap sesuai dengan aturan bahkan saya yakin perempuan PPP siap untuk memenuhi keterwakilan perempuan," ujar Fernita yakin.

Ia juga meminta kepada Pimpinan Wilayah Wanita Persatuan Pembangunan (PW WPP) di tingkat Provinsi dan kepada PC WPP di tingkat kabupaten kota tetap menjalankan kegiatan untuk sukses pemilu 2024.

"Dan terus berkordinasi dengan DPC dan DPW-nya masing-masing ditingkatannya. Kita solid, kita sama-sama bekerja sukseskan pemilu 2024," harap Fernita.

Sementara itu, Pengurus Pusat WPP dan Ketua OC Munas DPP WPP Syafa Illiyin yakin dengan terpilihnya Mardiono mampu membawa angin segar bagi partai berlambang ka'bah itu.

"Kami mengharapkan sekali dengan adanya pak Mardiono ini sebagai Plt ini kita akan semakin bisa berlari untuk mengejar ketertinggalan," tutup Syafa.

Untuk diketahui, Kemenkumham resmi mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum DPP PPP Periode 2020-2025.

Pengesahan tersebut diketahui dalam Surat Keputusan Menkumham bernomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Menkumham Yasonna H Laoly tertanggal 9 September 2022. (*)

Baca Juga:

Kemenkumham Masih Kaji Permohonan Perubahan Kepengurusan PPP Mardiono

#DPP PPP #Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Bagikan