Mardani Ali Sera hingga Sohibul Iman Masuk Bursa Calon Gubernur DKI

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Sabtu, 27 April 2024
Mardani Ali Sera hingga Sohibul Iman Masuk Bursa Calon Gubernur DKI

Sekjen PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi. (Foto: Dok. PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bursa calon Gubernur DKI mulai mencuat. Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi mengungkap tiga nama yang dijagokan partainya untuk Pilkada Jakarta.

Tiga nama itu merupakan kader PKS. Mereka adalah mantan Presiden PKS Sohibul Iman, Presiden PKS saat ini Ahmad Syaikhu, dan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS dapil Jakarta Mardani Ali Sera.

"Ada beberapa nama, ada Sohibul Iman, ada juga Pak Syaikhu, ada Pak Mardani bisa," ujar Aboe melanda wartawan di Jakarta, Sabtu (27/4).

Baca juga:

PKB dan PKS Berpeluang Koalisi di Pilgub Jakarta

Aboe mengatakan PKS bakal berupaya agar kadernya yang maju dalam Pilkada Jakarta. "Ya, rencana di Jakarta kita nanti usahakan dari internal PKS," ujarnya.

Sementara itu, partainya terbuka untuk kembali mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024 mendatang.

“Kalau memang cocok, why not,” kata Aboe Bakar yang juga Wakil Ketua komisi III DPR ini.

Baca juga:

PKS Harap Bisa Segera Bertemu Prabowo

Dia mengingatkan partainya memiliki kursi yang banyak di DPRD DKI Jakarta.

"PKS kebetulan menjadi juara dalam kursi (di DPRD DKI Jakarta), enggak banyak-banyak amat kok, 18 kursi sudah bisa mengantarkan, bisa berdiri sendiri," ujarnya. (knu)

Baca juga:

PKS Pede Jagoannya Bisa Kalahkan Ridwan Kamil di Pilgub DKI

#PKS #Pilkada Dki
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan