Manuver PKS Bentuk Pansus Jiwasraya Dinilai Tidak Masuk Akal

MerahPutih.Com - Manuver Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggalang pembentukan panitia khusus (pansus) kasus Jiwasraya dinilai tak relevan. Sebab setiap fraksi di DPR telah sepakat dan telah terlibat dalam pembentukan panitia kerja (panja) kasus Jiwasraya.

Ketua Komisi VI DPR, Faisol Reza mengatakan, pembentukan panja secara administratif akan lebih cepat bekerja dan menghasilkan solusi penyelesaian kasus. Sebaliknya, isu pansus akan memakan waktu lama dan bakal merugikan bagi masyarakat selaku nasabah. Menurut Faisol, panja akan segera bekerja demi penyelesaian tuntas kasus korporasi tersebut.

Baca Juga:

Tak Ingin Asabri Makin Terpuruk, Erick Thohir Copot Dua Direkturnya

"Saya ingin menekankan, proses yang sekarang berjalan (panja) memberikan gambaran penyelesaian yang tuntas," kata Faisol kepada wartawan, Rabu (29/1).

Dalam kesempatan itu, politikus PKB ini menjelaskan bahwa penyelesaian kasus Jiwasraya harus diletakkan pada semangat untuk menegakkan hukum sekaligus menyelamatkan masa depan korporasi.

Penyelesaian kasus ini via pansus malah akan merugikan penanganan kasus hukum. Sebab akan melebar dari substansi kasus yang melibatkan sejumlah pihak yang kini sedang diselidiki Kejaksaan itu.

Politisasi juga akan membahayakan bagi masa depan BUMN yang dinilai harus tetap profesional. Manuver politik dinilai akan sangat berbahaya dan merugikan bagi korporasi.

Dalam kesempatan itu, Faisol menegaskan seluruh fraksi di DPR telah sepakat dan akan terlibat dalam mengawal kasus ini lewat panja Jiwasraya. Ini termasuk PKS yang mengirimkan pula wakilnya di Panja.

"Semua sudah berjalan dan fraksi PKS sudah menjadi bagian dari panja. Semua fraksi terlibat dalam panja dan berkontribusi penuh. Bahkan skema penyelesaian sudah dibicarakan bersama-sama dengan pemerintah," kata Faisol.

Baca Juga:

SBY Dukung Langkah Politik DPR Bongkar Dugaan Korupsi Jiwasraya

Faisol Reza mengatakan, seluruh tahapan hukum di kejaksaan maupun di forum DPR telah berjalan secara konstruktif. Ini termasuk dengan kerjasama wakil rakyat dan kementerian BUMN yang dinilai sangat proaktif dalam menuntaskan kasus Jiwasraya.

"Semua konstruktif. Tunggu saja semua berjalan, termasuk penyelesaian secara hukum," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

SBY Buka-bukaan Kasus Jiwasraya Hingga Ungkap Sosok yang Bakal Dijatuhkan