Mantan Jubir Gus Dur: Omong Kosong Ahok Bisa Berantas Mafia di BUMN

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 22 November 2019
 Mantan Jubir Gus Dur: Omong Kosong Ahok Bisa Berantas Mafia di BUMN

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GBI) Adhie Massardi. (MP/Bartolomeus Papu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi menilai anggapam bahwa mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mampu membawa BUMN menjadi lebih baik hanyalah omong kosong belaka.

Mantan Juru Bicara presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid (Gus Dur) ini menilai, jika Ahok dianggap mempunyai kepemimpinan dan skill yang baik, tentu perusahaan seperti Agung Podomoro, Agung Sedayu, Sinarmas serta perusahaan-perusahaan lainnya, pasti akan merekrut Ahok.

Baca Juga:

Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina Untuk Benahi Kebobrokan Korporasi

"Kalau (Ahok) bagus pasti sudah di hire oleh mereka. Jadi kalau soal mafia ini omong kosong karena buktinya reklamasi dia tahu soal itu," paparnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/11).

Ahok dianggap tidak bisa berantas mafia di BUMN
Mantan Gubernur DKI Mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat tiba di Kota Kupang. (Antara Foto/ Kornelis Kaha)

Ia menganggap, asumsi Ahok yang bisa memberantas mafia di perusahaan-perusahaan BUMN, bila menjadi pimpinan, sama sekali tidak benar.

Menurut dia, itu hanya gambaran yang diberikan para pendukung Ahok, namun publik mempunyai pandangan lain, khususnya mengenai kontroversi dan kasus-kasus yang diduga melibatkan Ahok.

"Sehingga, kelihatan bahwa Ahok ini bersih hanya karena tangan-tangan hukum tidak menyentuhnya," kata Adhie.

Baca Juga:

PSI Desak Menteri BUMN Tindak Gerakan yang Tebar Fitnah dan Tolak Ahok

Adhie menilai, sosok Ahok banyak masih dipandang negatif oleh masyarakat.

"Negatifnya adalah pemerintah akan mendapatkan distrust baru dari masyarakat, selama ini kan memang masyarakat kurang percaya kepada pemerintah. Kemudian investor juga kurang berkenan artinya investasi sudah masuk dan yang ada malah keluar," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Waketum Gerindra Tantang Ahok Jadi Dirut Pelni

#BUMN #Basuki Tjahaja Purnama #Adhie Massardi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Indonesia
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Dua WNA yang diangkat sebagai direksi Garuda Indonesia, diklaim Rosan, memiliki pengalaman puluhan tahun di industri penerbangan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Bagikan